[UNOFFICIAL TRANSLATION]

Apa yang Dimaksudkan oleh Washington Mengenai Reformasi Kebijakan Ekonomi

John Williamson

Tidak ada pernyataan mengenai bagaimana krisis hutang di Amerika Latin dapat diselesaikan tanpa meminta para debitor untuk memenuhi bagian mereka dalam usulan yang diajukan yaitu dengan cara “membenahi keadaan mereka,” “menjalankan reformasi kebijakan.” Atau “memenuhi persyaratan yang kuat.” Pertanyaan yang diajukan dalam paper ini mengenai hal-hal tersebut berarti, dan secara khusus adalah apa yang emreka interpretasikan secara umum mengenai pengertian tersebut di Washington. Sehinga dengan demikian makalah ini bertujuan untuk merancang apa yang disebut di Washington dengan menyusun suatu bentuk reformasi kebijakan ekonomi yang diinginkan. Tujuan penting untuk melakukan hal ini adalah untuk membangun dasar untuk mengukur sejauh mana negara-negara telah menjalankan reformasi yang diusulkan kepadanya.

Makalah ini mengidentifikasi dan mendiskusikan 10 instrumen kebijakan mengenai peluncuran yang tepat yang dapat diterima oleh Washington berdasarkan tingkatan konsensus yang wajar. Dalam setiap kasus untuk setiap percobaan yang dibuat untuk memperluas konsensus, dan dalam beberapa kasus saya menyarankan cara-cara yang menurut saya dapat memperbaiki konsensus. Makalah ini dimaksudkan untuk menghilangkan komentar dari kedua hal yaitu apakah pandangan yang dianggap sebagai perintah untuk menjalankan konsensus dan apakan mereka memang berhak untuk memberikan perintah itu. Diharapkan agar negara-negara yang dipelajari kasusnya sebagai latar belakang penulisan makalah ini dapat memberikan komentar untuk konsensus Washington dibuat mengenai negara tersebut, dan juga mengenai baaimana konsesus tersebut dijalankan beserta dari pelaksanaan (atau tidak dilaksankannya) konsensus tersebut.

Yang dimaksud Washington dalam makalah ini adalah para politikus Dewan Kongres Washington, anggota senior adminstrasi dan teknokrat international financial institutions di Washington, badan ekonomi pemerintah amerika serikat, Dewan Bank Sentral AS (Federal Reserve Board), dan para think thank. Institute for International Economics memberikan kontribusinya dengan memberikan kodifikasi dan menyebarluaskan beberapa aspek dari konsensus Washington dalam terbitannya Toward Renewed Economic Growth in Latin America (Balassa et al. 1986). Washington, tentu saja, tidak selalu menjalankan apa yang dikatakannya pada pihak asing.

10 topik yang disusun dalam makalah ini lebih membicarakan instrumen kebijakan
daripada tujuan atau hasil yang diharapkan. Instrumen kebijakan tersebut adalah instrumen kebijakan ekonomi yang menurut saya rasa “Washington” pikir penting, serta beberapa konsensus yang telah ada. Secara umum diasumsikan, paling tidak menurut para teknokrat Washington, bahwa standar tujuan dari pembangunan, inflasi yang rendah, neraca pembayaran yang seimbang, dan distribusi pendapatan yang adil harus menentukan pembagian dari instrumen kebijakan tersebut.

Paling tidak terdapat kesadaran terhadap perlunya mempertimbangkan dampak dari beberapa instrumen kebijakan yang dimaksudkan dapat menimbulkan penyimpangan. Pernyimpangan dirasakan terjadi di Amerika Latin dan penyebab utama dari buruknya kinerja daerah dalam pengertian perkembangan yang rendah dan pendistribusian pendapatan yang tidak merata. Implikasi ini akan disebutkan dalam penjelasan di bawah di mana hal tersebut penting untuk dilakukan.

Washington jelas memiliki sejumlah perhatian lainnya dalam hal hubungannya dengan negara-negara latin di sekitarnya (dan, untuk hal tersebut, dengan negara lainnya) selain memajukan kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini termasuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, pemberantasan perdagangan obat-obatan, pelestarian lingkungan, dan pengawasan terhadap perkembangan populasi. Untuk ke arah yang lebih baik atau sebaliknya, tujuan yang lebih luas ini, meskipun demikian, memiliki peranan kecil dalam menentukan sikap Washington terhadap kebijakan ekonomi untuk Amerika Latin. Sejumlah uang yang terbatas dapat ditawarkan kepada negara-negara tersebut untuk memerangi obat bius, melestarikan hutan tropis, atau (setidaknya sesuai dengan program yang dilancarkan Reagan) menyebarkan alat kontrasepsi, dan sanksi yang dapat dijalankan untuk mendukung penegakkan demokrasi atau hak asasi manusia, namun terdapat sedikit persepsi bahwa kebijakan yang dijabarkan di bawah memiliki implikasi terhadap salah satu dari tujuan di atas. Politik di Washington juga, tentu saja, perduli terhadap kepentingan strategis dan komersial Amerika Serikat, namun kepercayaan yang ada adalah hal tersebut lebih baik ditindaklanjuti dengan kemakmuran di negara-negara Latin. Perkecualian yang dapat ditarik untuk kepentingan bersama ini menyangkut kepentingan nasional AS untuk dapat terus menerima pembayaran hutang dari negara di Amerika Latin. Sebagian (namun tidak semua) meyakini bahwa pertimbangan ini penting sebagai pendorong bantuan Washington untuk kecermatan kebijakan Amerika Latin selama tahun 1980-an.


Defisit Fiskal

Washington mempercayai disiplin fiskal. Konggres menjalankan Gramm-Rudman-Hollongs dengan opini mengembalikan keseimbangan neraca pada tahun 1993. Kandidat presidensial menyesalkan defisit anggaran sebelum dan setelah pemilihan. IMF telah lama membuat pengembalian disiplin fiskal sebagai elemen pusat dari program persyaratan yang tinggi untuk dinegosiasikan dengan negara-negara anggota yang ingin melakukan pinjaman. Di antara tangan kanan think thank mungkin terdapat penganut paham keseimbangan Ricardian – ide mengenai individual menyesuaikan perilaku tabungan mereka untuk mengantisipasi pembenanan pajak di masa yang akan datang, sehingga meskipun pengeluaran masyarakat dibiayai dari pajak atau obligasi hal tersebut tidak memberikan dampak pada permintaan agregate – yang disiapkan untuk mengelak bahaya defisit fiskal yang besar, namun secara jelas berada di luar konsensus Washington. Para tangan kanan yang memihak stimulasi “Keynesian” melalui defisit anggaran hampir-hampir tidak ada.

Perbedaan pandangan, meskipun demikian, apakah disiplin fiskal perlu untuk menyatakan secara tidak langsung neraca yang seimbang. Satu pandangan yang ada adalah defisit dapat diterima selama tidak mempengaruhi hutang – rasio GNP meningkat. Kriteria yang lebih lunak yang akan membatasi bagian peningkatan hutang adalah hubnungan dengan bentuk modal masyarakat yang produktif dan mencari pencegahan peningkatan kewajiban bersih sektor masyarakat secara relatif terhadap GNP. Modifikasi lainnya, yang menurut saya bersifat persuasif meskipun menurut Washington terlalu bersifat “Keynesian” untuk diungkapkan secara explisit, adalah anggaran yang seimbang (atau setidaknya rasio hutang yang tetap – GNP) harus merupakan norma medium-run minimal, namun defisit short-run dan surplus yang terkait dalam norma tersebut harus diterima dengan baik sebagaimana hal tersebut berperan untuk stabilisasi ekonomi makro. (Mohon dicatat bahwa Gramm-Rudman-Holling akan secara otomatis dihentikan bila ekonomi AS mengalami resesi). Suatu contoh dari pandangan tersebut, yang terdapat dalam apa yang disebut oleh “Keynesian” sebagai pelanggaran, adalah perkembangan tujuan jangka menengah anggaran yang seimbang tesebut harus cukup siaga untuk menghindar tujuan yang dapat menciptakan resesi.

Defisit anggaran telah lama tercakup dalam pengertian nominal, sebagai kelebihan pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan. Di tahun 1982 Brazil menyatakan epada IMF bahwa mengukur defisit dengan cara ini sangat menyesatkan untuk inflasi yang tinggi suatu negara, di mana sebagian besar pembayaran bunga nominal untuk hutang pemerintah di akselerasikan dengan pokok amortisasi. IMF menerima keberatan ini (Tanzi 1989), jika pada awalnya dengan berat hati, dan hingga pada beberapa waktu sekarang ini memberikan perhatian pada “defisit operasional,” yang mana memasukkan pengeluaran hanya komponen riil bunga yang dibayarkan untuk hutang pemerintah. (Politik Washington belum mengemukakan penemuan ini, yang mana kemudian tetap dipelajari sebagai alat untuk mengendurkan hambatan terhadap aturan Gramm-Rudman-Hollings ketika hal ini mulai terlihat mengancam.) Memang benar, Tanzi (1989) juga menyatakan bahwa dalam membentuk programnya IMF telah meningkatkan penggunaan “defisit primer,” yang mana tidak memasukkan semua pembayaran bunga defisit, dengan dasar bahwa hal ini hanya termasuk item-item yang dalam prinsipnya diawasi langsung oleh para penguasa. (Hal ini agak bersifat terlalu melebar menurut saya, karena pembayaran bunga riil jelas-jelas memiliki implikasi untuk demand agregat dan evolusi hutang riil sektor swasta.)

Anggaran defisit yang dilebih-lebihkan dengan memasukkan komponen inflasi buga hutang pemerintah bukanlah satu-satunya faktor kekurangan akuntansi sektor swasta. Sebagian besar praktek yang dipertanyakan terlihat memiliki pernyataan yang mengecilkan mengenai defisit yang sebenarnya:

§ Keseluruhan pengeluaran, seperti jaminan yang diberikan terhadap institusi tabungan dan pinjaman di AS, sangat jarang dimasukkan ke dalam laporan anggaran pengeluaran.

§ Subsidi bunga dan beberapa pengeluaran lainnya kadangkala disediakan oleh bank sentral dan bukan dari anggaran.

§ Proses privatisasi kadang-kadang dicatatat sebagai penerimaan dan bukan sebagai alat untuk membiayai defisit fiskal.

§ Pembentukan kewajiban mendatang untuk sistem keamanan sosial tidak dimasukkan ke dalam anggaran pengeluaran.


Di luar dari perbedaan signifikan dalam interpretasi disiplin fiskal, saya ingin menegaskan bahwa terdapat pengertian yang sangat luas di Washington bahwa defisit fiskal yang besar dan dapat diterima merupakan sumber primer dari diskolasi ekonomi makro dalam bentuk inflasi, defisit pembayaran, dan keluarnya modal. Hal tersebut dihasilkan bukan dari perhitungan yang rasional terhadap keuntungan ekonomi yang diharapkan, namun dari kurangnya keberanian politik atau kejujuran untuk memasangkan pengeluaran masyarakat dan sumber-sumber yang tersedia untuk membiayainya. Kecuali pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai investasi infrastruktur yang produktif, pengeluaran operasional defisit anggaran sebesar 1 hingga 2 persen dari GNP1 merupakan bukti hambatan prima kegagalan kebijakan. Lebih jauh lagi, difisit yang lebih kecil, atau surplus, tidak selalu merupakan bukti dari displin fiskal: besarnya masih perlu diperhitungkan dalam menunjukkan kekuatan demand dan tersedianya tabungan swasta.


Prioritas Pengeluaran Swasta

Ketika defisit fiskal harus dipotong, pilihan yang muncul adalah apakah hal ini harus dipenuhi dengan meningkatkan penerimaan atau dengan mengurangi pengeluaan. Salah satu warisan dari administrasi yang diterapkan Reagan dan sekutu “sisi-supply”nya telah memberikan pengaruh pada Washington untuk lebih baik mengurangi pengeluaran daripada meningkatkan penerimaan pajak, meskipun tidak jelas apakah hal ini berlaku sangat kuat di luar perputaran politik sayap kanan (termasuk para think thank sayap kanan).

Pandangan yang lebih kuat diberikan, terutam dalam institusi internasional, mengenai komposisi pengeluara swasta. Pengeluaran militer kadangkala secara khusus disesalkan, namun secara umum pengeluaran tersebut dipandang sebagai pregoratif tertinggi dari kekuasaan pemerintah dan akibatna di luar kuasa teknokrat internasional. Pengeluaran administrasi swasta dianggap penting, meskipun kadangkala hal tersebut dapat dipastikan dibuat berlebihan, terutama ketika kopusi tidak dapat ditanggulangi. Namun terdapat tiga kategori pengeluaran yang utama di mana pandangan-pandangan tersebut dibuat dengan kuat: subsidi, pendidikan dan kesehatan, dan investasi swasta.

Subsidi, terutama subsidi yang tidak dibatasi (termasuk subsidi untuk menanggung kerugian perusahaan pemerintah) dipandang sebagai kandidat pertama untuk pengurangan atau lebih baik lagi jika dihilangkan. Setiap orang mengetahui cerita tentang bahayanya negara yang memberikan subsidi terhadap minyak lebih murah dibandingkan air minum, atau dimana subsidi roti sangat murah sehingga roti tersebut diberikan untuk makanan babi, atau dimana biaya panggilan telepon sebesar satu sen atau hal-hal semacam itu karena seseorang lupa (atau kurang berani) untuk menaikkan harga-harga untuk mengimbangi inflasi atau di mana subsidi yang diberikan untuk “kredit agrikultur” dibuat untuk mendapatkan dukungan dari penguasa negara, yang dengan langsung menggunakan dana tersebut untuk membeli surat berharga pemerintah. Hasilnya tidak hanya penyusutan anggaran tapi juga pengalokasian yang salah, dengan alasan yang kecil untuk mengharapkan penghindaran dari efek sistematis pada distribusi pendapatan, paling tidak dimana subsidi indiskriminasi diperhatikan.

Pendidikan dan kesehatan, kebalikannya, diangaa sebagai keberatan yang tepat terhadap pengeluaran pemerintah (Balassa et al. 1986, bab 4). Pendidikan dan kesehatan memiliki karakter investasi (dalam modal sumber daya manusia) dan juga terhadap konsumsi. Lebih jauh lagi, hal tersebut cenderung untuk membantu kekkurangan. Hal ini merupakan sesuatu yang objektif yang berada di bawah bayangan tahun-tahun awal pemerintahan Reagan, namun telah diperbahwarui di tahun 1970-an (“kebutuhan dasar”) di akhir tahun 1980-an, yang dibantu dengan mendesar UNICEF (Cornia, Jolly, dan Stewart 1987). Sehingga, Direktur Manajer IMF, Michel Camdessus, menyatakan IMF untuk memiliki perhatian mengenai dampak program-program yang dibuatnya terhadap kaum miskin, dan baru baru ini Barber Conable, Presiden Bank Dunia, telah menyertakan komitmen Bank Dunia terhadap pengentasan kemiskinan.2

Seberapa besar bantuan pengeluaran pendidikan dan kesehatan disediakan untuk kerugian tergantung pada komposisinya dan level yang diberikan. Pendidikan dasar sangat relevan dibandingkan dengan pendidikan universitas, dan perawatan kesehatan dasar (terutama perawatan pencegahan) lebih tepat diberikan pada kaum miskin daripada rumahsati di ibu kota yang dilengkapi dengan alat kesehatan mutakhir. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kebutuhan untuk universitas atau rumah sakit utama: negara-negara berkembang perlu untuk melatih dan membiasakan elit pendidikan untuk meningkatkan standar massa dan kemiskinan. Namun hal ini untuk menyatakan bahwa banyak di Washington yang berpendapat bahwa pengeluaran diperlukan untuk diarahkan pada pendidikan dan kesehatan pada umumnya, dan dengan cara yang akan menguntungkan kaum miskin pada khususnya.

Bidang lain dalam pengeluaran swasta yang dipandang Washington sebagai faktor produktif adalah investasi infrastruktur swasta. Tentu saja terdapat pandangan bahwa sektor swasta cenderung bersifat terlalu luas (lihat penjelasan privatisasi di bawah). Meskipun demikian, pandangan tersebut seusai dengan padangan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur yang tepat dalam, sektor swasta haruslah besar (dan juga bahwa suatu industri tidak boleh kekurangan investasi hanya karena, meskipun tidak disarankan, berada dalam sektor swasta).

Reformasi kebijakan untuk pengeluaran swasta yang kemudian digunakan untuk mengalihkan pengeluaran dari subsidi untuk pendidikan dan kesehatan (terutama untuk kaum miskin) dan investasi infrastruktur. Saya ingin menambahkan bahwa, menurut hemat saya, kesinisan terhadap pemberian subsidi cenderung terlalu umum. Saya sangat setuju dengan padangan negatif terhadap subsidi indiskrimasi, namun saya juga percaya bahwa terdapat keadaan di mana subsidi yang telah ditargetkan dengan baik dapat menjadi instrumen yang bermanfaat. Sehingga, menurut pandangan saya kebijakan suatu negar bukanlah untuk menghilangkan pemberian seluruh subisidi, namun tergantung pada apakah hal tersebut dapat memberikan justifikasi yang menyakinkan untuk pemberian subsidi tersebut dalam hal meningkatkan alokasi sumber dana atau distribusi pendapatan.


Reformasi Pajak

Penerimaan pajak yang meningkat merupakan alternatif pilihan untuk mengurangi pengeluaran swasta sebagai jalan keluar dari defisit fiskal. Sebagian besar politisi Washington memandang hal ini sebagai alternatif yang tidak baik. Banyak tekonokrat Wahington (dengan pengecualian para think thank sayap kanan) menyatakan penghindaran pendapat politisi Washington terhadap peningkatan pajak tidak bertanggungjawab dan tidak mendasar.

Di luar dari sikap kontras yang ditunjukkan dalam upaya menaikkan penerimaan pajak, terdapat konsensus yang luas mengenai metode yang tepat dalam menaikan level penerimaan pajak yang dinilai perlu untuk dinaikkan. Prinsip tersebut adalah asas pajak haruslah luas dan pajak marjinal harus disesuaikan. Prinsip ini, asas reformasi pajak pendapatan AS pada tahun 1986, diajukan oleh Alm. Joseph A.Pechman dari Brookings Institution dan Senator Bill Bradley (D-NJ) dan para “supply-siders” di Kongress dan think thank sayap kanan.

Masalah khusus yang timbul dalam konteks Amerika Latin adalah apakah usaha harus dilakukan untuk memasukkan dalam dasar pajak pendapatan bunga terhadap aset yang ditempatkan di luar negeri (“modal keluar”). Dengan sendirinya hukum suatu negara berdasarkan pembebanan pajak tersebut mungkin tidak memberikan dampak yang besar disebabkan masalah pengakannya, namun suatu negara tidak berada dalam posisi untuk memulai diskusi mengenai penegakan hukum tersebut dengan negara-negara lainnya sampai negara tersebut telah menjalankan pembebanan pajak pada bunga dari modal keluar (Lessard dan Williamson 1987). Mendapatkan pembebanan pajak untuk penerimaan dari modal keluar membutuhkan waktu yang panjang, namun cukup menarik untuk diketahui apakah ada negara yang telah mencoba menjalankan hal tersebut.


Suku Bunga

Dua prinsip umum mengenai tingkat suku bunga kelihatannya akan mendapatkan dukungan besar di Washington. Satu di antaranya adalah suku bunga harus berdasarkan pasar. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan alokasi dana yang dhihasilkan dari para birokrat yang menghitung kredit berdasarkan kriteria arbitrasi (Polak 1989). Prinsip yang lain adalah suku bunga riil haruslah positif, sehingga mengurangi keluarnya modal dan, kemungkinan meningkatkan tabungan. Banyak yang berpendapat, termasuk saya, suku bunga harusla posit namun disesuaikan, sehingga mendorong investasi produktif dan menghindari ancaman pembengkakan hutang pemerintah.

Pertanyaan yang pasti muncul adalah apakah dua prinsip tersebut konsisten secara mutual. Pada keadaan non krisis, saya melihat sedikit alasan untuk mengantisipasi kontradiksi; satu pihak mengharapkan suku bunga berdasarkan pasar bersifat positif namun disesuaikan dengan pengertian sebenarnya, meskipun suku bunga internasional yang tinggi mungkin menyulitkan untuk menetapkan suku bunga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam keadaan krisis di mana negara-negara Amerika Latin mengalaminya selama tahun 1980-an, meskipun demikian, terlalu mudah untuk dipercaya bahwa suku bunga yang berdasarkan pasar dapat tinggi sekali. Hal ini kemudian dipelajari apakah prinsip yang dijalankan atau apa kompromi yang dilakukan dalam dua prinsip tersebut yang dapat diterima. Secara khusus, masih diperlukan untuk mempelajari apakah pasar kredit disegmentasikan dan dana biaya rendah yang diberikan pada sektor “prioritas” dan, jika demikian, apakah sektor-sektor tersebut dan apakah pemilihannya didasarkan pada rasio ekonomi. Kecurigaan yang ada adalah apakah pasar kredit yang telah disegmentasi tersebut membuka kesempatan untuk berkembangnya tindakan korupsi.


Nilai Tukar

Seperti suku bunga, nilai tukar dapat ditentukan berdasarkan kekuatan pasar, atau kelayakannya dapat dinilai dari dasar apakah tingkatannya terlihat konsisten dengan tujuan ekonomi makro. Meskipun terdapat beberapa dukungan di Washington dalam nenilai prinsip pertama lebih penting (pandangan yang dilontarkan khususnya oleh mereka yang menolak kemungkinan memperkirakan keseimbangan nilai tukar), pandangan dominan adalah mendapatkan nilai tukar “kompetitif” lebih penting dari bagaimana nilai tersebut ditetapkan. Khususnya, terdapat dukungan yang sedikit untuk pengenalan bahwa leberalisasi aurs modal internasional merupakan tujuan prioritas suatu negara yang haruslah merupakan importir modal dan mendapatkan tabungannya kembali untuk investasi domestik.

Test apakah nilai tukar tersebut layak adalah apakah dalam jangka menengah dengann tujuan ekonomi makro (sebagaimana dalam konsep saya dari “nilai tukar keseimbangan fundamental,” atau FEER; lihat penjelasan Wiliamson 1985). Untuk negara berkembang, nilai tukar riil perlu secara sufisien bersifat kompetitif untuk memajukan nilai perkembangan ekspor yang akan membuka kesempatan untuk berkembang pada tingkat maksimum yang dimungkinkan oleh potensi supply-side, dengan mengusahakan defisit current account pada ukuran yang dapat dibiayai pada dasar yang diterima. Nilai tukar tidak harus selalu lebih kompetitif dari itu, karena hal tersebut akan menyebabkan tekanan inflasi yang tidak perlu dan juga akan membatasi sumber-sumber yang tersedia untuk investasi domestik, dan dengan demikian memotong perkembangan potensi supply-side.

Perkembangan ekpor non tradisional tergantung tidak hanya pada nilai tukar kompetitif pada waktu tertentu, namun juga keyakinan sektor swasta bahwa nilai tukar akan tetap bersifat kompetitf di masa yang akan datang untuk mensahkan investasi industri ekspor yang potensial (untuk bukti yang terbaru, lihat Paredes 1989). Sehingga, penting untuk menciptakan stabilitas nilai tukar riil dan tingkatannya.

Nilai tukar kompetitif merupakan elemen esensial pertama dari kebijakan ekonomi “orientasi-keluar,” di mana hambatan neraca pembayaran ditangani sebagian besar oleh perkembangan ekspor dan bukan oleh substitusi impor. Terdapat pendapat ang kuat di Wahington bahwa orientasi ke luar dan ekpor yang berkembang - terutama perkembangan dalam ekspor nontradisional – merupakan hal yang perlu untuk pemulihan Amerika Latin (lihat, sebagai contoh, Balassa et al. 1986).


Kebijakan Perdagangan

Elemen kedua dari kebijakan orientasi ke luar adalah menjalankan leberalisasi. Jalan untuk mengambil input menengah (intermediate) pada harga yang kompetitif dipandang sebagai nilai yang penting untuk memajukan ekspor, dimana kebijakan untuk melindungi industri domestik terhadap kompetisi asing dipandang menciptakan distorsi yang mahal yang akan berakhir dengan menghambat eksport dan menurunkan ekonomi domestik. Situasi yang ideal untuk di mana biaya sumber dana domestik dalam nenerapkan atau menyimpan satu unit valuta asing disetarakan dengan ekpor dan impor industri yang bersaing.

Bentuk yang paling buruk dari perlindungan adalah mengimpor lisensi, dengan potensi yang besar untuk membuka kesempatan korupsi. Untuk hal dimana harus terdapat proteksi, dapat digunakan tarif, sehingga setidaknya dompet swasta mendapatkan sewanya. Dan memelihara distorsi hingga pada tingkat minimun dengan membatasi penyebaran tarif dan pembebasan dari impor tarif intermediate barang-barang yang perlu untuk menciptakan ekspor.

Perdagangan bebas yang ideal adalah (meskipun mungkin tidak berlaku secara universal) diserahkan pada dua kualifikasi penilaian. Yang pertama menyangkut industri baru, yang mana mngikin mengakui proteksi sementara yang substansial namun tegas. Kemudian, tarif umum yang disesuaikan (dalam ukuran 10 hingga 20 persen, dengan sedikit penyebaran) dapat diterima sebagai mekanisme untuk menyediakan bias terhadap difersifikasi dasar industri tanpa mengancam biaya yang besar. Kualifikasi yang kedua menyangkut penentuan waktu. Ekonomi yang sangat diproteksi tidak diharapkan untuk membongkar seluruh proteksi dalam waktu satu malam. Perbedaan pandangan, meskipun demikian, apakah pada pelaksanaan liberalisasi harus diteruskan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya ( pandangan Bank Dunia, diterapkan dalam banyak penyesuaian pinjaman struktural) atau apakah percepatan liberalisasi harus dalam berbagai macam, tergantung pada berapa besar neraca pembayaran negara yang dapat ditolerir (menurut pendapat saya, berdasarkan hasil kesuksesan liberalisasi Eropa di tahun 1950-an).


Investasi Langsung Luar Negeri

Sebagaimana telah dicatat di atas, arus liberalisasi keuangan luar negari tidak dipandang sebagai top prioritas. Sebaliknya, larangan untuk pembatasan investasi langsung luar negeri (Foreign Direct Investment/FDI) dipandang sebagai tindakan yang bodoh. Investasi tersebut dapat membawa faktor modal, keterampilan, dan pengetahuan, yang dibutuhkan dalam memproduksi barang untuk pasar domestik3 atau dalam menyumbangkan ekspor baru. Motivasi utama untuk melarang FDI adalah nasionalisme ekonomi, yang tidak disetujui Washington, paling tidak bila dilakukan oleeh negara selain Amerika Serikat.

FDI dapat diajukan dengan swap hutang-ekuitas. Sebagian orang di Washington, mungkin sebagian besar dalam Treasury AS, Institute of International Finance, dan International Finance Corporation, dengan kuat menyetujui negara-negara debitur untuk menjalankan swap hutang-ekuitas, dengan pendapat bahwa hal ini dapat memajukan dua tujuan yaitu FDI dan mengurangi hutang. Sebagian lain di Washington, khususnya IMF, lebih bersifat skeptis. Mereka mempertanyakan apakah FDI harus disubsidi; apakah subsidi untuk investasi akan bersifat tambahan; mereka menyatakan bahwa, jika tidak, kerugian debitur dengan mengurangi htuang luar negeri daripada mendapatkan valuta asing dengan bebas; dan dari hal itu semua mereka khawatir terhadap implikasi inflasi dari menambah ekspansi moneter dalam negeri.


Privatisasi

Swap hutang-ekuitas tidak melibatkan tekanan moneter ketika ekuitas yang dibeli oleh investor asing dibeli dari pemerintah, dalam pengertian perusahaan tersebut diprivatisasi. Hal ini merupakan satu daya tarik dari privatisasi. Lebih umumnya, privatisasi dapat membantu membebaskan tekanan pada anggaran pemerintah, baik dalam jangka pendek oleh penerimaan yang dihasilkan dari penjualan perusahaan dan dalam jangka yang lebih panjang dikarenakan investasi harus dibiayai oleh pemerintah.

Meskipun demikian, dasar pemikiran untuk privatisasi adalah keyakinan bahwa industri swasta dijalankan lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan negara, karena lebih banyak insentif yang dihadapi oleh manajer yang memiliki kepentingan langsung terhadap keuntungan perusahaan atau yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Pada akhirnya, ancaman kebangkrutan memenuhi tempat yang tidak efisien pada perusahaan, di mana banyak perusahaan pemerintah terlihat memiliki akses tidak terbatas untuk subsidi. Pendapat tentang kekuatan efisiensi sektor swasta telah lama menjadi pasal kepercayaan di Washington (meskipun mungkin tidak dipegang sepenuhnya seperti di tempat lain di Amerika Serikat), namun hal tersebut hanya dengan pernyataan dalam Baker Plan di tahun 1985 yang kemudian menjadi kebijakan resmi AS untuk memajukan privatisasi. IMF dan Bank Dunia sejak saat itu telah berusaha mendorong terjadinya privatisasi di Amerika Latin dan bagian negara lainnya di dunia.

Kurangnya kekuatan individu yang berasal dari negara itu sendiri dalam sektor swasta merupakan satu alasan yang memotivasi beberapa negara untuk membangun perusahaan negara. Hal ini sekali lagi merupakan motivasi nasionalis dan sejak saat itu tidak mendapatkan dukungan yang besar di Washington.

Pendapat saya mengenai hal ini adalah privatisasi dapat menjadi sangat konstruktif dimana hal tersebut menghasilkan menaiknya daya persaingan, dan berguna untuk meringankan tekanan fiskal, namun saya tidak setuju bahwa jasa pemerintah selalu kurang kuat dalam mengakuisisi swasta sebagai dorongan motivasi. Berdasarkan situasi tertentu, seperti biaya marjinal lebih rendah dari biaya average (contoh, transportasi publik) atau adanya hambatan lingkungan yang sangan kompleks untuk dikompensasikan dengan deregulasi (contoh, persediaan air), saya percaya bahwa kepemilikan pemerintah lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan swasta. Namun pendapat ini kurang diterima di Washington.


Deregulasi

Cara lain untuk menciptakan daya saing adalah deregulasi. Hal ini diajukan di AS oleh pemerintahan Carter dan diteruskan oleh pemerintahan Reagan. Pelaksanaan hal tersebut bila dinilai secara garis besar mendapatkan sukses di AS, dan secara garis besar diasumsikan dapat juga berguna bila dipraktekkan di negara lain.

Potensi keberhasilan dari pelaksanaan deregulasi terlihat lebih besar di Amerika Latin, bila dilihat dari kesimpulan dalam Balassa et al. (1986, 130):

Sebagian besar negara Amerika Latin berada dalam peraturan pasar ekonomi dunia, setidaknya dalam perjanjian. Di antara mekanisme peraturan ekonomi yang utama adalah pengawasan pendirian perusahaan dan investasi baru, larangan arus masuk investasi asing dan arus keluar penerimaan laba, pengawasan harga, hambatan impor, perbedaan perlakuan alokasi kredit, pajak pendapatan perusahaan yang inggi digabungkan dengan pelaksanaan mekanisme pengurangan pajak, dan batasan dalam memberhentikan karyawan..... Di sejumlah negara-negara di Amerika Latin, jaringan peraturan diatur oleh para pelaksana administrasi yang dibayar rendah. Sehingga potensi korupsi di sana sangat besar.

Kegiatan produktif dapat diatur oleh legislasi, dekrit pemerintah, dan pengambilan keputusan berdasarkan kasus per kasus. Praktek untuk hal yang terakhir disebarluaskan di Amerika Latin karena hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian dan membuka kesempatan untuk korupsi. Hal tersebut juga mendiskriminasikan usaha kecil dan menengah, yang mana, meskipun merupakan pembuka kesempatan kerja, jarang memiliki akses untuk mendekati birokrasi.


Hak Properti

Di Amerika Serikat hak properti sangat diperjuangkan karena kepentingan fundamentalnya untuk keberhasilan operasi dari sistem kapitalisme yang mudah dipahami. Saya berpendapat, meskipun demikian, ketika Washington mencoba untuk mempelajari mengenai hal ini, terdapat penerimaan umum bahwa hak properti memang benar merupakan hal yang penting. Terdapat juga persepsi umum bahwa hak properti sangat tidak terjamin di Amerika Latin (lihat penjelasan, sebagai contoh, Balassa et al. 1986, bab 4).


Praktek Washington

Washington tidak selalu melaksanakan apa yang diusulkannya, sebagai contoh subjek yang sangat memalukan yang disebutkan di ata – korupsi – akan terbongkar. Makalah ini merupakan, paling tidak, ditulis selama minggu-minggu ketika skandal di Departemen Perumahan dan Transmigrasi AS terbongkar – kasus yang melibatkan penipuan dan tindakan tidak bertanggung jawab dalam skala besar yang dapat merusak kredibilitas usulan Washington.

Hal ini mungkin benar, jika saran Washington merupakan ajakan moral untuk hal yang benar. Namun hal ini tidak berarti dapat diterima secara umum. Seringkali, saran yang diberikan dimaksudkan untuk kepentingan negara yang diberikan saran (meskipun tidak selalu dengan memasukkan peraturan tersebut dalam anggaran dasar yang berlaku di elit peraturan di negara tersebut). Fakta bahwa AS selalu mengalami penipuan dan korupsi tidak membuat praktek ini kurang berpengaruh di negara-negara Latin, teruma untuk mereka yang bukan termasuk dalam elit. Sebaliknya, penolakan yang lebih besar untuk korupsi di banyak negara Latin menyatakan bahwa kerusakannya lebih besar lagi.

Catatan Washington juga tidak menyempurnakan bidang-bidang yang didiskusikan di atas. Dalam kriteria pertama, yaitu pengawasan defisit fiskal, catatan AS di tahun 180-an sangat buruk. Memang benar bahwa defisit federal mengalami penurunan sejak tahun 1985, terutama sebagaimana dilihat dari proporsi GNP, yang mana berada dalam jarak konsisten dengan solvensi berkelanjutan sektor swasta. Meskipun demikian, defisit fiskal tetap terlalu besar untuk keseimbangan ekonomi makro, berdasarkan nilai simpanan sektor swasta yang rendah di Amerika Serikat. Defisit fiskal yang berlebihan dihasilkan di dalam memantau nilai suku bunga riil dan defisit current account yang besar, dengan konsekuensi beban pada debitur, menghambat investasi, menimbulkan sentimen proteksi, dan membuka jalan untuk ancaman “penyelesaian yang sulit.”

Bidang lainnya yang diusulkan oleh Washington adalah kebijakan nilai tukar, di mana efek yang buruk dari over penilaian terhadap nilai dollar di pertengahan tahun 1980-an masih berlaku dan penyimpangan tersebut telah dikoreksi secara besar-besaran, dan kebijakan perdagangan, yang mana telah menciptakan hambatan terhadap proteksi untuk hal apapun. Dalam sebagian besar bidang ekonomi makro – terutama reformasi pajak, FDI (sejauh ini, paling tidak), deregulasi, dan hak properti – tindakan Washington masih konsisten atau sesuai dengan yang diucapkannya.


Kesimpulan Penutup

Kebijakan ekonomi yang diusulkan Washington untuk negara lain dapat disimpulkan sebagai kebijakan ekonomi makro prudent, berorientasi keluar, dan kapitalisme pasar bebas. Washington menjalankan dua hal yang terakhir lebih konsisten dibandingkan dengan yang pertama, namun tidak berarti bahwa hal tersebut kurang berarti. Sebagian besar teknokrat Washington percaya bahwa kegagalan pelaksanaan apa yang diusulkan akan menyinggung Amerika Serikat dan juga negara lainnya di dunia.

Tidak begitu jelas apakah reformasi kebijakan yang baru-baru ini dijalankan oleh Washington dialamatkan kepada masalah-masalah kritis di Amerika Latin baru-baru ini. Dipertimbangkan, sebagi contoh, masalah transisi stabilisasi inflasi. Disiplin fiskal jelas-jelas merupakan prasyarat untuk memahami inflasi. Namun beberapa orang akan menyatakan bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan penetapan harga dan upah dan nilai tukar tetap (untuk model yang dijalankan di Meksiko), di mana yang lainnya dapat berharap untuk menambah liberalisasi harga pada daftar insiatif kebijakan yang Washington harus terapkan untuk Amerika Latin. Tidak ada pandangan konsesus untuk topik ini, meskipun beberapa kebijakan pada pengawasan harga (mungkin dibedakan menurut negaranya) mungkin berperan penting untuk kesuksesan stabilisasi.

Sebagai contoh berikutnya, Dornbursch (1989a) baru-baru ini menanyakan apakah agenda Washington yang digambarkan di atas dapat dipercaya untuk memulihkan pembangunan setelah stabilisasi berhasil dicapai. Beliau merujuk pada pengalaman buruk mengenai Bolivia dan Meksiko, dimana stabilisasi yang ditentukan dan yang dijalankan tidak menghasilkan pembangunan. Jika pendapat beliau tepat mengenai pengusaha dapat mengadopsi kebijakan wait-and-see setelah stabilisasi dijalankan dan bukannya langsung mengikutsertakan diri mereka pada resiko yang terdapat dalam investasi baru, pertanyaan penting yang timbul adalah apa yang harus ditambahkan dalam usulan kebijakan Washington untuk memulihkan pembangunan.

Issue utama yang ketiga adalah mengenai keluarnya arus modal. Disiplin fiskal, suku bunga riil positif, nilai tukar yang kompetitif, dan hak properti yang lebih dijamin semuanya merupakan hal penting untuk menghindari penerbangan modal ke luar. Namun hal tersebut diragukan apakah semua bentuk reformasi akan mengarah ke kembalinya modal ke dalam negeri. Penghapusan insentif pajak yang menahan simpanan uang di luar negeri untuk masuk ke dalam negeri juga akan membantu (Lessard dan Williamson 1987), namun hal ini jelas-jelas bukanlah kebijakan yang telah mendapatkan konsensus Washington, ataupun jelas bahwa menambah kebijakan ini akan cukup baik untuk memecahkan masalah.4

Meskipun konsensus Washington mungkin tidak cukup untuk memecahkan semua masalah Amerika Latin, masih cukup menarik untuk menanyakan tentang:

§ Apakah konsensus tersebut diterapkan di Amerika Latin?

§ Apakah kebijakan yang diusulkan telah dijalankan di Amerika Latin?

§ Apakah hasil yang telah dicapai untuk kebijakan yang telah dijalankan tersebut?


Pertanyaan di atas merupakan hal-hal yang ditanyakan oleh negara-negara yang bersangkutan. Menjawab pertanyaan tersebut berarti paling tidak membantu untuk menjernihkan masalah untuk mempelajari apa saja kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk membatasi biaya transisi untuk stabilisasi inflasi, memulihkan pembangunan, dan mengembalikan modal yang terbang ke luar negeri.

Refleksi terakhir: Fakta yang menyolok mengenai daftar kebijakan yang mana telah dikumpulkan Washington untuk diberikan pendapat mengenainya adalah semua terlihat dipatok pada teori ekonomi dasar klasik, setidaknya bila Keynes dapat dianggap sebagai teori klasik sekarang. Tidak ada ide yang dikembangkan oleh literatur pembangunan – seperti dorongan yang besar, pembangunan yang seimbang atau tidak seimbang, surplus buruh, atau bahkan model two-gap – yang memainkan peran penting dalam mendorong konsensus Washington (meskipun saya akan mengusahakan keinginan saya untuk menambah ragam kecepatan liberalisasi impor tergantung pada tersedianya valuta asing dengan mengusulkan model two-gap). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Washington melakukan hal yang benar dengan pengabaian implisit mengenai literatur pembangunan sebagai pengalihan dari kenyataan yang buruk dari ilmu yang tidak baik.5 Ataukah konsensus Washington, menurut pendapat saya, melupakan sesuatu?


Komentar

Richard E. Feinberg


John Williamson telah menjalankan tugas yang berat, yaitu menilai pandangan melalui spektrum institusi dan personal yang luas. Hal tersebut merupakan usaha yang tidak mudah untuk mencocokkan beberapa pendapat orang-orang yang merupakan teman dekat: dari Jesse Helms hingga Jesse Jackson, dari Michel Camdessus hingga John Sununu. Beliau telah menjalankan pekerjaannya tanpa metodologi yang jelas, dengan hanya menggunakan kesan kuat dan informasi yang jelas yang digunakan sebagai pedoman.

Williamson membuat konsesusnya dengan memotong pertama sayap kanan dan kemudian sayap kiri spektrum politik Washington. Hal ini meninggalkan sekitar ½ dari Brooking Institution dan mungkin sepertiga dari Institute of Economics; menghilangkan sebagian besar Treasury AS, mungkin setengah dari staff IMF (saya harus meninggalkan mereka kepada pembaca untuk memutuskan apakah mereka termasuk kanan atau kiri), sekitar sepertiga dari Bank Dunia, dan sepertiga dari Kongress AS. Setidaknya, lebih kecil dari setengah bagian kongress akan menghilangkan semua international financial institutions (IFIs) bila terdapat masalah yang harus diambil keputusannya.

Apakah telah ada pergerakan yang mengarah kepada konsensus sentris dari penyesuaian strategi yang tepat untuk Amerika Latin? Dalam daeranhyan sendiri struktur yang lama telah tenang, sebagaimana pencerminan mereka di Washington. Terdapat sedikit kepercayaan pada negara dan respek yang lebih besar untuk pasar. Apresiasi untuk keuntungan dari perdagangan internasional menjadi lebih meluas. Andres Bianchi menyatakan bahwa ekspor sekarang dinilai “progressif” pada konferensi Inter-American Development Bank di bulan Oktober 1989.

Sementara itu, seperti yang dinyatakan Edmar Bacha pada konferensi yang sama, Amerika Latin benar dan untuk kisaran rekan-rekan mereka di Washington juga telah mempelajari beberapa hal. Mereka memahami bahwa usulan pertama Washington untuk penyesuaian merupakan satu sisi, hanya ditujukan pada debitur. Formula yang baru, “reformasi ditambah pengurangan hutang,” mengimplikasikan pemahaman bahwa kreditur dan debitur keduanya dapat melakukan kesalahan dan memerlukan penyesuaian. Terdapat juga kesadaran baru dan perhatian mengenai kelanjutan transfer sumber dana bersih negatif; hal ini merupakan konsep di mana daerah kreditor pada awalnya ditolak namun sekarang ini dapat ditemukan dalam laproan resmi IFIs. Terdapat pula pemahaman yang berkembang mengenai hubungan antara beban hutang eksternal dan defisit fiskal internal dan inflasi, dan terdapat perkembangan jika mungkin penerimaan yang susah mengenai elemen heterodo dalam paket penyesuaian, termasuk pedoman untuk upah dan harga, di mana diperlukan untuk mengakselerasikan penyesuaian yang diharapkan untuk memastikan kebijakan moneter yang baru.

Hal ini memperkecil perdebatan, di Amerika Latin dan Washington, dan merupakan hal yang baik bagi demokrasi di daerah dan baik untuk hubungan AS – Amerika Latin. Hal ini juga menggambarkan konflik yang lebih kecil di masa mendatang dan dialog yang lebih membangun mengenai hal-hal yang masih dalam perdebatan. Meskipun begitu, masih terdapat pemusatan pada abstraksi tingkat tinggi, semakin jauh kebijakan diselidiki untuk hal-hal yang lebih mendetail, semakin banyak perdebatan yang muncul. Itulah sebabnya saya lebih suka membicarakan “pemusatan,” sebuah terminologi yang mengijinkan adanya perbadaan pendapat, dan bukan “konsensus.”

Sebuah contoh yang dapat diberikan adalah peranan negara. Kita setuju bahwa harus terdapat beberapa pemotongan dan pelurusan. Namun apakah kita menginginkan hasil akhirnya menjadi seperti penampilan prima Jaguar atau yang menggunakan tampilan minimalis seperti Yugo? Washington mencatat paling tidak dua pemikiran mengenai issue ini. Satu sisi adalah mereka yang setuju dengan model Reagan yang terbatas: menyiapkan pertahanan negara, menetapkan persyaratan makro yang tepat, dan menjauhinya. Di sisi yang lain merupakan kaum pelajar aktifis, yang merupakan pendukung kebijakan industri dan teori perdagangan strategis. Fraksi ini kuat di dalam Partai Demokratis, sebagian dari cabang eksekutif AS (seperti Departemen Perdagangan), dan sebagian dari Bank Dunia. Issue ini masih terbagi antara pengikut Demokrat dan Republik, dan perdebatan mereka tercermin dalam keyakinan yang berbeda-beda dalam kapasitas negara untuk bertindak efisien dan adil. Menariknya, ke dua kaum terpelajar tersebut menginterpretasikan pengalaman negara-negara industri baru di Asia sebagai pendukung ide mereka.

Washington bukan merupakan partisipan alam debat moneter-struktural yang dihadapi Amerika Latin dalam dekade-dekade awal. Washington menjalankan bahasa struktural yang benar namun menempatkannya di awal. Sementara menurut Amerika Latin “penyimpangan struktural” berarti kegagalan pasar dan “perubahan struktural” berarti tindakan pemerintah, dan bila menurut Washington intervensi pemerintah merupakan hambatan struktural, dan liberalisasi dan deregulasi yang merupakan hal yang perlu dalam reformasi struktural. Transpormasi ini merupakan contoh dari salah satu kekuatan besar Washington, bisa dikatakan, bahasa co-optasi yang pandai.

Menurut kebijakan fiskal, kita melihat dalam konsensus Washington merupakan sebuah persetujuan terhadap sikap puritan yang lama: ya, pengeluaran defisit dan moneter memang penting. Namun terdapat sedikit pemusatan mengenai bagaimana cara mengukur defisit fiskal dan seberapa besar defisit yang dapat ditolerir serta dalam keadaan yang bagaimana. Juga tidak ada konsensus mengenai apakah menutup defisit fiskal dengan menaikkan pajak atau dengan mengurangi pengeluaran. Pemotongan pengeluaran lebih disukai, seperti pernyataan Williamson, di antara para sayap kanan Washington, namun juga di dalam IFIs (meskipun persetujuan mereka terdapat dalam bagian taktik, karena pemotongan pengeluaran seringkali dijalankan lebih cepat daripada efisiennya, pajak baru yang tidak disalahgunakan dapat dinaikkan). Di AS sendiri menunjukkan preferensi terhadap tabungan yang rendah, konsumsi yang tinggi (dua VCR di setiap rumah), dan dengan demikian menyebabkan defisit fiskal yang besar.

Masih terdapat perbedaan utama mengenai apakah kebijakan fiskal harus digunakan sebagai instrumen hukum sosial. Haruskah kebijakan pajak digunakan untuk mengembangkan distribusi pendapatan, atau apakah efek efisiensi lebih penting? Perdebatan ini mendasari debat Washington baru-baru ini mengenai pembebanan pajak penerimaan modal. Terdapat pula perbedaaan utama pada komposisi penerimaan pajak yang tepat.

Kontroversi yang mirip terdapat prioritas pengeluaran. Semua orang ingin lebih berpihak pada pendidikan, seperti halnya Michael Dukakis dan George Bush ingin menjadi presiden pendidikan. Namun haruskah dana tersebut digunakan untuk sekolah negeri ataukah swasta? Sekolah menengah atau universitas? Haruskah sekolah disubsidi tinggi dan terbukan untuk semua pihak, atau dioperasikan berdasarkan biaya recovery dan dengan demikian lebih selektif dalam penerimaan murid baru? Haruskah jurusan seni atau teknik yang dimajukan? Dan haruskah nilai yang ditekankan nilai kebangsaan atau kosmopolitan?

Perselisihan juga terdapat pada sisi eksternal. Terdapat persetujuan bahwa ketergantungan hutang harus dikurangi, namun tidak pada berapa banyak jumlah yang harus dikurangi. Apakah hutang membawa akibat buruk pada stabilisi dan penyesuaian, atau merupakan katalis untuk perubahan, tuas eksternal yang dapat dimanipulasi IFIs untuk memaksakan reformasi? Treasury AS senang dapat mengurangi hutang marginal namun ingin mendapatkan ketergantungan yang cukup untuk mengikat debitur pada jangka pendek. Debat mengenai besarnya diskon dalam paket pengurangan hutang mencerminkan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kegunaan ketergantungan hutang.

Model pembangunan dominan yang sebelumnya melihat pembiayaan eksternal sebagai input kritis untuk perkembangan ekonomi. Pandangan yang baru adalah pembiayaan eksternal tidak penting. Dalam dekade sebelumnya, pengikut model two-gap memandang pembiayaan eksternal sebagai infput kritis terhadap pembangunan. Retorika yang baru muncul menyampingkan pentingnya pembiayaan eksternal. Para pengejek akan melihat bagaimana nyamannya hal tesebut bahwa transfer bersih negatif dari negara debitur tiba-tiba terbuka dan terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak memerlukan uang tersebut. Dengan demikian, gambaran nilai tabungan eksternal berbahaya bagi IFI, karena pemotongan salah satu dari raisons d’être.

Terdapat konsensu bahwa terbangnya modal secara besar-besarkan buruk untuk suatu negara, namun perdebatan yang ada mengenai sebab dan signifikannya. Satu pandangan, yang dilontarkan para pengamat pinjaman dari keuangan internasional, adalah keluarnya modal dari dalam negeri merupakan symptom dari korupsi di antara para elit negara berkembang; pandangan sebaliknya, bahwa keluarnya modal dari dalam negeri hanya menggambarkan diversifikasi portofolio yang bersifat prudent dan integrasi pasar modal dunia, pandangan ini lebih banyak terdapat pada para bankir dari sisi deposito. Pandangan ketiga adalah keluarnya modal dari ldalam negeri pada dasarnya merupakan hasil dari kebijakan ekonomi makro yang tidak baik. Setiap pandangan tersebut ada benarnya; pandangan pertama dan yang ketiga lebih dominan saat ini, namun pandangan yang kedua mungkin mendapat persetujuan bila dilihat dari kelanjutan konversi hutangn dan sikap bank yang didikte oleh account simpanan mereka daripada oeh portofolio pinjaman mereka.
Kita dapat menyetujui pada dasarnya kebutuhan untuk daya saing nilai tukar. Meskipun demikian, Williamson mengutarakan pendapat yang benar saat mengatakan bahwa tiada konsensus untuk sifat pedangangan jangka pendek antar daya saing nilai tukar dan stabilitas harga, dan dengan demikian juga halnya untuk kebijakan yang baik dalam mengorbankan daya saing internasional untuk stabilitas harga di dalam negeri. Di Meksiko dan Argentina, IFI mendukung penggunaan nilai tukar yang secara relatif bersifat tetap sebagai jangkar orientasi harapan; Treasury AS, sebaliknya, lebih memperhatikan keseimbangan pembayaran dan kapasitas pembayaran hutang, dan dengan demikian kurang toleran terhadap penyimpangan nilai tukar.

Willamson juga mencatat perbedaan pendapat mengenai kecepataan dan cara mengikuti perkembangan liberalisasi perdagangan. Retorika resmi dan kebijakan-kebijakan seringkali bersifat pragmatis dan menerima peningkatan, namun pengikut keseimbangan umum khawatir mengenai hasil yang kontradiksi ketika ekonomi, berdasarkan pendapat Lincoln, setengah diatur dan setengah bebas. Apakah reformasi berarti progres atau memunculkan masalah baru? Apakah pergerakan beberapa badan seketika merupakan jawaban? Pertanyaan ini sering dilontarkan dan mendapat perdebatan yang seru di Eropa Timur saat ini.

Konsensus Washington tidak memasukkan unsur perjanjian mengenai teori perkembangan ekonomi. Ekonomi neo klasik pada dasarnya merupakan hasil dari statis perbandingan; kurang pendapat dari teori perkembangan dinamis. Para advokat kebijakan industri memiliki elemen strategi perkembangan. mereka tidak mengasumsikan bahwa pasar dan institusi belum terbentuk atau mereka akan membuang secara otomatis begitu stabilisasi ekonomi makro tercapai; namun, mereka menyadari bahwa pasar dan institusi harus dibentuk. Tidak ada konsensus mengenai dinamika pembangunan, meskipun hal ini penting sebagaimana negara-negara di Amerika Latin berusaha, kita harapkan bersama, bergerak dari posisi stabil ke arah pemulihan ekonomi.

Pada akhirnya, mengenai topik kemiskinan dan lingkungan, tidak ada konsensus di Washington baik mengenai pentingnya masalah tersebut ataupun apa yang seharusnya dijalankan. Terdapat beberapa pihak di Kongres AS yang ingin membicarakan masalah lingkungan kebijakan sentral luar negeri; namun posisi ini menciptakan suasana yang tidak nyaman untuk Bank Dunia.

Sebagai penutup, skala perdebatan telah dipersempit. Terdapat pemusatan untuk konsep kunci. Kita semua merupakan pihak internasional sekarang; kita juga kapitalis; kita mempercayai tanggung jawab fiskal dan garis kebijakan negara yang efisien. Namun masih terdapat masalah-masalah utama yang memecah kita dan tidak terdapat pemusatan; dan bahwkan pada masalah dimana persetujuan berada pada tingkat abstraksi yang tertinggi, masih terdapat beberapa hal yang harus dibicarakan secara mendetail. Di Washington, para ekonom belumlah mengkhawatirkan pengangguran.


Komentar

Stanley Fischer

Seperti biasanya, John Williamson memberikan makalah yang baik dan masuk akal, meskipun, sebagaimana biasanya, beliau tidak dapat menahan godaan untuk mengomentari fiskal AS dan kebijakan nilai tukar dalam prosesnya. Sebenarnya makalah ini membuat saya bingung dalam hal apa arti kata “Washington.” Dalam beberapa saat kata tersebut dimaksudkan untuk seluruh agen resmi dan think thank Washington; di saat lainnya diartikan pemerintah AS. Setidaknya, hal tersebut adalah bagaimana saya mengomentari pernyataan Williamson bahwa “Washington tidak selalu menjalankan apa yang diusulkannya” dalam kebijakan fiskal, kecuali Williamson mengecam subsidi makanan untuk kafetaria IMF.

Pada dasarnya Williamson telah menangkap perkembangan konsensus Washington mengenai apa yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Konsensus ini meluas dari Washington hingga secara virtual ke seluruh universitas dan institusi kebijakan di AS, dan juga di banyak negara di dunia. Hal tersebut tidak sedemikian universal: Komisi Ekonomi untuk negara Afrika mengkritik Bank Dunia dan IMF ntuk pendekatan mereka terhadap reformasi kebijakan di Afrika, dengan menyatakan bahwa lebih banyak intervensi kebijakan, dan Bank Dunia dan IMF seringkali menjalankan tugas dari pemerintah negara berkembang untuk memaksakan reformasi terlalu cepat dan tidak memberikan perhatian yang cukup untuk kemiskinan. Namun faktanya adalah tidak ada lagi dua paradigma utama pembangunan ekonomi : partisipan dalam debat pembangunan sekarang ini menyatakan hal yang sama. Untungnya tidak ada yang harus mengkhawatirkan perdebatan akan berakhir sebentar lagi, karena masih banyak pertanyaan yang harus dibicarakan bahkan untuk yang telah menyetujui tentan pendekatan dasar orientasi pasar terhadap pembangunan.

Saya akan menyingkirkan sebagian besar ketidaksetujuan saya dengan pendapat Williamson, kecuali untuk hal-hal di bawah ini:

§ Daftar insturmen kebijakannya menghilangkan pertimbangan lingkungan, yang mana saat ini menjadi bagian penting dalam agenda kebijakan Washington untuk negara-negara berkembang, dan dapat menjadi terpecah belah, berdasarkan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan yang telah terjadi hingga saat ini adalah merupakan hasil dari perkembangan dalam ekonomi industri.

§ Pendapat yang mirip dengan di atas juga muncul untuk pengeluaran militer. Ke dua bidang ini ditandai dengan eksternalitas internasional yang utama: dalam hal lingkungan, masalah yang muncul adalah kebijakan di suatu negara mempengaruhi lingkungan dunia; dalam hal pengeluaran miliir, masalahnya adalah tingkat kebutuhan untuk pertahanan negara tergantung pada pengeluaran untuk hal yang lainnya. Dalam kedua bidang tersebut implikasinya adalah tindakan internasional dapat membantu mengembangkan kesejahteraan.

§ Jika kewajiban keamanan sosial dimasukkan dalam sisi pengeluaran anggara, sebagaimana dinyatakan oleh Williamson, maka penerimaan pajaka keamanan sosial harus dimasukkan dalam sisi penerimaan.

§ Pandangan umum bahwa defisit anggaran daat diterima bila digunakan untuk membiayai infrastruktur tidak sepenuhnya benar. Berikut ini adalah perhitungannya. Misalkan pemerintah mengambili 25% daari setiap tambahan pendapatan pajak. Misalkan kemudian diketahui bahwa perkembangan infrastruktur menunjukkan 16 persen. Maka pemerintah hanya mendapatkan kembali 4% hasil dari investasi infrastruktur. Kecuali jika meminjam kurang dari 4% dari suku bunga riil, investasi ini akan mengalami inflasi – meskipun tentu saja inflasi yang ditimbulkannya lebih kecil dari kemungkinan pengeluaran konsumsi pemerintah.

§ Washington menekankan pada reformasi sektor keuangan lebih dari perhatian pada nilai suku bunga, dengan perhatian bahwa sistem perbankan dan sektor keuangan di banyak negara yang sedang berkembang membutuhkan restrukturisasi fundamental.

§ Saya tidak lebih yakin dari Williamson mengenai Washington menganggap membebaskan keluarnya modal dari dalam negeri kurang mendesak dibandingkan dengan membebaskan pergerakan barang. Saya khawatir bahwa banyak pihak di Washington meyakini bahwa arus modal keuangan tidak harus dipatok, namun hal tersebut belum memfokuskan pada masalah yang sebenarnya.

§ Pada akhirnya, Williamson menyebutkan kebutuhan untuk mengembalikan kembali modal yang keluar dari dalam negeri seperti Washington – sebagian orang di Washington bahkan mendorong negara-negara debitur untuk menemukan insentif khusus dari kegiatan tersebut, di luar dari keinginan Washington untuk menyamakan kedudukan dalam hal tersebut.


Konsensus secara garis besar

Terdapat banyak cara dalam menggambarkan kebijakan yang telah muncul. 10 pokok permasalahan yang dijabarkan oleh Williamson adalah salah satu cara untuk menggambarkannya. Cara yang lainnya adalah menggolongkan kebutuhan pokok ke dalam empat heading yang luas, yang dapat diterapkan secara umum dan tidak hanya kepada Amerika Latin.

Hal yang pertama adalah kerangka ekonomi makro yang baik. Kebijakan fiskal ditekankan sebagai yang utama, seperti yang sudah seharusnya. Namun nilai tukar merupakan hal yang terpenting kedua; nilai tukar yang kompetitif merupakan hal yang penting dalam perkembangan ekspor dan industri, dan kecenderungan untuk menilai mata uang lebih dari yang seharusnya untuk melawan inflasi merupakan kesalahan utama yang dibuat oleh negara-negara yang mengalami kesulitan. Terdapat perkembangan dan bantuan yang dibenarkan secara hukum mengenai bank sentral yang independen.

Hal yang kedua adalah pemerintah yang efisien dan lebih kecil. Hal ini biasanya berarti reformasi pajak; tinjauan pengeluaran pemerintah seperti halnya yang ditandai oleh Williamson, dengan perhatian pada kebutuhan untuk menyediakan dan memantau infrastruktur fisik; reformasi perusahaan pereintah; dan – yang sangat penting – penciptaan apa yang disebut Bank Dunia sebagai “lingkungan yang membangun”: sistem basis hukum dan institusi yang memberikan fasilitas dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor swasta. Perkembangan institusi akan berkembang menjadi komponen yang penting di dalam strategi pembangunan di tahun 1990-an.

Hal yang ketiga merupakan sektor swasta yang efisien dan berkembang. Hal terebut memerlukan daya saing yang meningkat di dalam negeri termasuk juga mengenalkannya ke dunia luar. Dalam hal ini orientasi keluar merupakan hal yang penting, baik untuk mendorong ekspor ataupun untuk meliberalisasikan impor. Leberalisaasi impor biasanya membutuhkan penarikan larangan kuantitatif, dan untuk mendorong ekspor membutuhkan pengurangan sedikit demi sedikit biaya tarif. (Kebetulan, penggolongan Williamson untuk persyaratan Bank Dunia mengenai reformasi perdagangan dalam memberikan aturan yang kaku untuk pengurangan tarif tidak akurat; ada aturan yang diberlakukan untuk jangka waktu hingga dua tahun, dengan perubahan-perubahan di masa mendatang yang dapat didiskusikan lagi.) Setelah tahun depan akan terdapat pengertian yang meluas mengenai kebutuhan untuk menghubungkan liberalisasi eksternal dan internal, untuk memastikan bahwa dampak keuntungan potensial dari liberalisasi perdagangan tidak terbuang sia-sia dan ada reaksi supply dalam negeri terhadap perubahan sinyal harga. Seperti penjelasan di bawah, investasi sektor swasta harus kembali hidup untuk mendapatkan hasil.

Elemen yang keempat adalah kebijakan megurangi tingkat kemiskinan. Penekanan untuk mengurangi tingkat kemiskinan baru-baru ini mengalami peningkatan dan akan terus meningkat. Perhatian terhadap pengentasan kemiskinan ada berdasarkan keyakinan bahwa perkembangan ekonomi akan mengurangi tingkat kemiskinan, dengan pandangan bahwa kebijakan tertentu, seperti subsidi pangan yang ditargetkan dan juga kesehatan dan program pendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh Williamson, dapat mengurangi jumlah rakyat miskin di negara tersebut dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.


Masalah Pokok: Kebijakan Proaktif

Konsensus Washington tidak membahas banyak masalah, namun tidak sejauh bahasan yang diberikan Williamson. Sebagai contoh, masalah mengenai perdebatan stabilisasi program heterodox versus orthodox tidak lagi diperpanjang. Kita mendapatkan jawaban yang benar untuk pertanyaan di bawah ini.

Pertanyaan utama adalah pembangunan dan apa yang pemerintah dapat lakukan mengenai hal tersebut. Program Washington menyarankan pemerintah untuk melakukan tidak lebih dari hal-hal seperti mendorong ekspor, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptkan lingkungan yang mendukung. Salah satu dari tantangan intektual yang dihadapi oleh konsensus Washington adalah bagaimana memajukan perkembangan sektor swasta – bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung yang kondusif untuk perkembangan sektor swasta. Masalah ini berhubungan dengan hak properti terhadap penciptaan hukum, pencatatan akuntansi, dan sistem peraturan serta kebutuhan untuk administrasi pemerintah yang efisien.

Pembangunan tidak akan terjadi pada negara yang stagnan sampai investasi di negara tersebut meningkat. Tentu saja mendapatkan hak lingkungan makro merupakan hal yang harus dilakukan. Di luar hal tersebut, terdapat dua pendekatan yang memungkinkan. Salah satunya, pendekatan Chili atau Thatcher, pemerintah menetukan kebijakan dan keuntungan, untuk menjalani secara konsisten dan dapat dipercaya, dan kemudian mencabut hal tersebut, dengan harapan, pada akhirnya, pembangunan akan terjadi. Pendekatan ini mungkin dapat dijalankan, setidaknya pada negara-negara yang telah memiliki kemampuan yang mendukung berjalannya program tersebut.

Alternatif lain, pendekatan Asia Timur adalah satu cara di mana pemerintah mengambil peran yang lebih aktif dan berkelanjutan, untuk interpretasimenjalankan kebijakan industri. Pengalaman Asia Timur sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang kecil dan konsisten, mata uang yang mengalami penurunan nilai, kemajuan ekspor dan proteksi impor yang diberlakukan dengan batasan waktu secara eksplisit melalui tarif, dan tenaga kerja yang berpendidikan dan disiplin, dikombinasikan dengan keahlian wiraswasta, menciptakan pembangunan ekonomi.

Apakah kebijakan industri yang aktif memberikan kontribusi pada pembangunan? Catatan yang dibuat menyatakan bahwa kebijakan industri yang seimbang cukup membantu untuk beberapa negara-negara di Asia Timur, di luar dari kegagalan utama yang telah kita ketahui bersama, seperti percobaan untuk memajukan industri kimia di Korea. Meskipun demikian, kita tidak harus menyarankan pada negara-negara yang sedang berkembang untuk mencoba menjalankan kebijakan industri yang berhasil di suatu negara, berlawanan dengan pentntuan lingkungan ekonomi yang baik untuk industri dan investasi. Alasannya adalah banyak pemerintahan negara yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan industri yang berhasil, ataupun badan internasional yang menyarankan hal tersebut. Meskipun kebijakan pembangunan harus mewujudkan prinsip umum mengenai orientasi pasar dan integrasi ekonomi dunia, kebijakan tersebut harus juga berhubungan dengan sejarah dan struktur negara masing-masing.


Komentar

Allan H. Meltzer

Makalah John Williamson merupakan usaha yang sangat direkomendasikan untuk merangkum konsensus Washington dalam reformasi yang diperlukan untuk menstabilkan keadaan Amerika Latin, pembangunan yang tidak memiliki inflasi. Setiap usaha semacam ini mempunyai resiko bahwa beberapa partisipan akan memutuskan tidak setuju setelah melihat hal-hal apa yang termasuk dalam konsensus ini.

Williamson mendata 10 prinsip atau aturan kebijakan yang menurutnya telah mendapatkan konsensus. Daftar tersebut mengagumkan untuk apa yang termasuk di dalamnya dan apa yang tidak. Lebih dari satu dekade yang lalu, saya rasa, daftar ini hanya memuat mengenai kegiatan kebijakan, pelaksanaan penilaian berdasarkan kasus per kasus, perbandingan antara inflasi dan pengangguran, dan rencana pembangunan. Dahulu, grup yang kuat akan menyetujui substitusi. Saya bukan merupakan orang dalam Washington, sehingga saya tidak mengetahui apakah Williamson telah memasukkan konsensus dalam makalahnya. Jika ia telah melakukan hal tersebut, kominitas kebijakan Washington telah menyimpang dari peraturan, properti swasta, kepercayaan terhadap sistem pasar, penghindaran defisit dan inflasi, dan operasi ekonomi terbuka di pasar dunia yang kompetitif.

Sebelum mengomentari usulan spesifik dan alternatif yang diajukan dalam makalah ini, saya ingin berkomentar mengenai beberapa retorika dan penghapusan. Saya lebih suka merujuk pada malakah yang menyatakan sayap kanan deviationist. Para peserta akan merasa penyelesaian masalah akan bisa dicapai bila makalah ini tetap mengacu pada masalah ini. Saya juga terkejut dengan tidak adanya pendapat dari sayap kiri dan sedikit pendapat dari para fanatik lingkungan. Apakah kelompok sayap kiri tidak termasuk dalam permasalahan, dengan tidak adanya pengaruh mereka dalam konsensus ini? Apakah mereka tidak menawarkan alternatif lainnya yang relevan? Saya merasa hal tersebut sangat sulit dipercaya, terutama mengenai para aktifis lingkungan.

Williamson menyiratkan pilihan pada siklus anggaran yang seimbang, namun beliau merasa konsensus lebih menyukai anggaran tahunan yang seimbung atau defisit yang kecil. Saya sendiri lebih suka untuk menggabungkan dua hal pertama yang terdapat dalam daftarnya, disiplin anggaran dan prioritas pengeluaran pemerintah, untuk menekankan penggunaan sumber dana dan metode pembiayaan. Defisit anggaran bukanlah hal yang benar atau berbahaya jika membiayai pengeluaran yang meningkatkan efisiensi, memiliki nilai pengembalian riil untuk biaya dana, dan tidak dibiayai oleh inflasi. Aturan yang menjaga rasio hutang – GNP tetap atau seimbang dengan anggaran tahunan atau siklus tidak memperhatikan penggunaan sumber dana.

Tentu saja, pemerintah dapat menggunakan sumber dana dengan tidak baik, membalikkan kesempatan menjadi proyek yang sia-sia, atau meningkatkan tingkat korupsi. Dalam hal ini bukanlah pengurangan defisit yang dibutuhkan untuk memperbaiki efisiensi melainkan privatisasi. Di sini saya mulai masuk ke dalam konsensus Washington, namun saya ingin menegaskan kembali dan menggabungkan aturan untuk kebijakan anggaran dan pengeluaran untuk menekankan efisiensi. Aturan yang dapat saya usulkan adalah: Biarkan pemerintah untuk menggunakan pengeluaran hanya untuk pengeluaran yang tidak mengurangi efisiensi penggunaan dana, dan untuk penggunaan dalam cara yang tidak menimbulkan resiko inflasi.

Yang tidak terdapat dalam konsensus ini adalah pernyataan eksplisit mengenai pengawasan harga dan intervensi lainnya yang mengganggu kestabilan harga relatif. Memang disebutkan satu cara mengenai hal tersebut, yaitu deregulasi, namun hal tersebut masih terlalu luas untuk menutup distorsi yang muncul. Peraturan efisisensi juga menyangkut konteks ini.

Konsensus Washington, menurut Williamson, menginginkan suku bunga riil yang positif dan dapat disesuaikan (moderat). Kata “moderat” itu sendiri memiliki arti yang samar dan menimbulkan pertanyaan bagaimana kebijakan dapat mengubah tingkat suku bunga. Salah satu cara adalah dengan mengurangi resiko dan ketidakjelasan dalam ekonomi terhadap warisan minimum sifatnya. Peraturan yang baik, kebijakan jangka menengah yang stabil, hak properti yang dijamin, aturan perdagangan, kerangka hukum, dan sistem akuntansi yang distandarisasi, hal tersebut seluruhnya akan mengurangi resiko dan tingkat suku bunga premium. Berdasarkan hal tersebut saya ingin menegaskan aturan dalam terminologi tindakan untuk mengurangi resiko dan menghindari ketidakpastian yang tidak dapat dihindari.

Hal ini membawa saya kepada nilai tukar. Saya memahami masalah untuk nilai tukar tetap dan masalah untuk milai tukar fleksibel dan stabilitas harga dalam negeri. Saya tidak mengerti dasar pemikiran untuk hal-hal di antara kasus tersebut yang sangat lemah. Saran saya untuk Amerika Latin adalah mengganti bank sentral dengan dewan mata uang. Dewan tersebut tidak dapat mengurangi hutang yang dikecilkan lewat manipulasi nilai uang atau mengubah nilai tukar uang. Nilai tukar akan bersifat tetap. Dewan mata uang akan mencetak uang yang diedarkan untuk mata uang yang dapat dipertukarkan dan diwajibkan untuk memelihara saham untuk mata uang tersebut dalam portofolio yang setara nilainya dengan besaran nilai ekspor dan impor negara tersebut.

Bank sentral tidak memberikan keuntungan bersih bagi negara-negara Amerika Latin. Inflasi, lebih banyak lagi modal yang terbang dari luar daerah, dan resiko premium yang tinggi terhadap tingkat suku bunga merupakan penunjukkan bukti biaya yang dikeluarkan. Dewan mata uang telah menunjukkan hasil kerja yang baik di Hong Kong dan Singapura dan telah memberikan kontribusi lebih terhadap kesejahteraan penduduk negara tersebut dibandingkan dengan apa yang telah diberikan pada bank sentral di Amerika Latin pada warganya.

Usulan saya, bila dapat diadopsi, adalah langsung menurunkan tingkat suku bunga dengan mengurangi resiko premium; hasilnya adalah penurunan biaya pembayaran bunga internal dan pengeluaran anggaran yang telah dikurangi. Lebih jauh lagi, menghapuskan bank sentral akan meningkatkan kredibilitas dan mendorong kembalinya modal yang hilang. Meskipun demikian, inflasi bukanlah satu-satunya cara untuk aset pajak: rasa khawatir mengenai penyitaan pajak dan penyitaan langsung akan tetap menjadi alasan untuk pemindahan modal ke luar negeri.

Saya tidak yakin mengenai usulan saya termasuk dalam bagian konsensus Washington atau akan dimasukkan ke dalamnya suatu hari nanti. Saya menyatakan hal ini karena menurut saya konsensus belumlah memikirkan dengan masak mengenai cara untuk menjalankan reformasi kebijakan ekonomi untuk mengembalikan kredibilitas. Pelaksanaan reformasi tidak menjamin masyarakat mempercayai pembuat kebijakan, namun hal tersebut berhasil untuk mengurangi kelambanan antara pengumuman kebijakan dan hasil.

Saya setuju dengan sebagian besar hal-hal yang ditunjukkan oleh Williamson mengenai kebijakan komersial. Saya ingin menyatakan lebih jauh bahwa negara-negara tersebut yang belum menjalankannya bergabung dalam Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade). Dan juga, sejak tahun 1982 saya telah menyarankan swaps untuk hutang-ekuitas jika diikuti dengan privatisasi, sehingga saya lega melihat konsensus ini telah membicarakan masalah ini. Dan bukanlah hal yang mengherankan bila saya menyetujui hak properti yang dijamin di mana hal tersebut akan memajukan efisiensi, sebagaimana hal tersebut biasanya berlaku. Saya ingin menambahkan, seperti telah disebutkan di atas, keinginan untuk adanya kerangka hukum yang baik, aturan perdagangan, dan pencabutan pengawasan perdagangan.

Sebagai kesimpulan, daftar saya lebih pendek daripada yang dimiliki Williamson, dan berbeda dalam beberapa hal:

§ Menyarankan penggunaan yang efisien untuk dana dan menghindari distorsi

§ Mengurangi resiko hingga pada tingkat minimum dan menghindari kebijakan yang mengandung resiko

§ Membubarkan bank sentral, membuat dewan mata uang atau kuasa moneter, dan menetapkan nilai tukar

§ Membangun atau menguatkan hak properti, aturan perdagangan, dan kerangka hukum. Dengan pengecualian yang mungkin untuk dewan mata uang, hal ini merupakan daftar yang baik untuk negara manapun, baik negara itu Rusia, Polandia, Argentina, atau, bahkan Amerika Serikat.


Saya kira saya memiliki selisih pandangan dengan Williamson dalam hal pelaksanaan. Willamson menyatakan untuk menemukan nilai tukar keseimbangan yang fundamental, dengan menggunakan kontersiklus kebijakan fiskal, dan menjaga nilai tukar moderat, kemingkinan dengan melakukan penilaian atau bahkan mungkin melalui kebijakan campuran. Saya lebih suka menentukan peraturan atau tujuan jangka menengah untuk menurunkan resiko dan mengurangi ketidakpastian.

Namun mengenai masalah pelaksanaan merupakan masalah serius dalam mengadopsi konsensus Washington. Teori pilihan masyarakat menyarankan bahwa pemerintah tidak selalu menjalankan itikad baik. Kita harus mengambil langkah berikutnya dan mempertanyakan insentif apa yang diperlukan agar pembuat kebijakan mengadopsi dan menjalankan konsensus tersebut. Dari pengalaman tahun ke tahun dengan persyaratan pinjaman menyatakan bahwa hal ini bukanlah merupakan masalah yang mudah atau sesuatu yang dapat dicari penyelesaiannya. Apakah Williamson setuju bahwa tidak diperlukan bantuan tambahan di kemudian hari kecuali untuk negara-negara yang menjalankan ketentuan yang dibuat dalam konsensus tersebut? Bagaiman kita dapat mengawasi pelaksanaannya?

Riset yang dilakukan dewasa ini menganggap pertanyaan tersebut sebagai bagian dari masalah dalam membangun kredibilitas. Kredibilitas adalah persediaan yang begitu diadakan, akan mempercepat penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Di sebagian besar negara Amerika Latin persediaan kredibilitas telah berkurang. Beberapa pihak memberikan perhatian untuk membangun kembali kredibilitas merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan reformasi.

Satu tujuan dalam menggambarkan konsensus adalah dengan memberikan larangan atau persyaratan untuk bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah ada bukti bahwa bantuan luar negeri benar-benar membantu untuk negara-negara yang mendapatkan bantuan tersebut? Jika benar, bantuan seperti apa? Apakah keuntungan penerima bantuan membuat biaya lebih besar untuk negara donor tersebut? Atau apakah hal tersebut lebih merupakan satu jenis sumbangan biasa?

Jawaban yang sering terdengar adalah bantuan tersebut mendorong penyesuaian bahwa pemerintah lokal tidak akan menjalankan hal tersebut sendiri. Jika hal ini benar, kita harus menghadapi masalah dalam pelaksanaan hal itu tersebut, yaitu menegakkan peraturan. Jika tidak, sumber-sumber yang tersedia mengijinkan negara-negara tersebut mempertahankan kebijakan yang tidak diinginkan dalam konsensus ini.

Akhirnya, akan berguna jika melihat kembali konsensus pada tahun 1983 yang menginginkan pinjaman bantuan setelah krisis awal telah diatasi. Saya ingin menyarankan bahwa kita mungkin dapat mencapai penyelesaian yang tepat jika debitur dan kreditur tidak didorong untuk mengubah kebijakan di tahun 1983. Konsensus Washington tidak membantu hal ini pada saat itu. Apakah konsensus pada masa sekarang akan membantu? Atau apakah semua pihak akan diuntungkan bila Washington menyingkir dan membiarkan debitur dan kreditur untuk mencari penyelesaiannya sendiri?



Komentar

Patricio Meller

Makalah ini merupakan awal yang baik untuk diskusi yang mendalam mengenai masalah kebijakan yang sedang diperdebatkan di Washington dan Amerika Latin. Komentar-komentar terhadap makalah ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif untuk Amerika Latin mengenai masalah ini.

Pada umumnya, terdapat persetujuan mengenai kelayakan konsisten, fiskal yang baik dan kebijakan moneter yang menghasilkan inflasi yang rendah, dan ekonomi yang berorientasi keluar dengan ekspor sebagai pemicu kemajuan; tujuan pengentasan kemiskinan dan pengurangan terhadap pendapatan yang tidak merata dipertimbangkan sebagai hal yang sama pentingnya. Mencapai tiga tujuan tersebut secara berkesinambungan bukanlah merupakan hal yang mudah, dan hal inilah yang mengakibatkan perdebatan internal dan eksternal. Sangat mudah mengusulkan kebijakan yang baik; jika hasilnya merupakan ketidakseimbangan yang tak terkendali, hal ini biasanya bukanlah disebabkan karena para ekonom Latin “menyukai” kebijakan yang salah.

Kebijakan Fiskal

Perbedaan antara ukuran pemerintah pusat dan sektor swasta merupakan hal yang penting. Pandangan Washington seringkali tidak menyadari perbedaan ukuran dan komposisi yang ada antara sektor swasta AS dan negara Amerika Latin umumnya. Kebanyakan negara Amerika Latin tidak memiliki jaringan keamanan sosial; kesejahteraan negara tidak ada. Sehingga, bukan merupakan hal yang konsisten untuk menyarankan pengurangan ukuran untuk pemerintah AS sementara pada saat yang sama menyarankan peningkatan jaringan pengaman sosial di Amerika Latin. Perusahaan negara merupakan hal yang sangat berbeda, yang akan dijelaskan di bawah ini.

Terdapat perhatian di negara-negara Amerika Latin mengenai ukuran defisit fiskal. Sekali lagi menggunakan contoh pemerintah AS sebagai mode, kebanyakan rekomendasi Washington menekankan pada penguran pengeluaran pemerintah negara-negara di Amerika Latin. Meskipun demikian, ada dua jenis pengeluaran yang tidak dapat diusik: pengeluaran untuk senjata dan pembayaran hutang eksternal. Hal ini mengakibatkan maraknya pengurangan pengeluaran sosial dan upah pemerintah.

Sebagian besar para ekonom Latin menyadari pentingnya mendapatkan saran dari Washington dalam menjalankan reformasi pajak yang akan mengakibatkan struktur pajak yang efisien dan adil. Sekali lagi, di sini pandangan Washington secara mekanis menerapkan model yang ada di AS kepada Amerika Latin: jika hal ini merupakan langkah yang benar untuk menekankan pajak yang rendah di AS, hal yang sama harus dilakukan juga di Amerika Latin. Namun, tingkat pembenanan pajak di Amerika Latin sudah secara relatif dapat dikatakan rendah: terdapat pernyataan yang menyebar, struktur pajak sangat tidak merata, terdapat banyak lubang di dalam aturan pajak, dan beberapak sektor ekonomi dan kelompok yang memiliki pendapatan tinggi tidak membayar pajak.

Saran Williamson untuk pajak aset Amerika Latin yang disimpan di luar negeri merupakan satu hal yang sangat menarik, namun jika negara Latin mencoba hal tersebut, respon yang didapat akan tidak menyenangkan. Jika, bagaimanapun, IMF atau Bank Dunia secara terbuka mengusulkan aturan tersebut, hasil yang didapat akan berbeda, dan hal tersebut dapat membantu memperbaiki citra dua instutusi tersebut di Amerika Latin. Namun masih terdapat pertanyaan lain. Apakah bank-bank di AS akan mau bekerja sama dalam memungut pajak tersebut? Apa yang dapat dilakukan mengenai pajak yang dapat dikumpulkan?


Kebijakan Sektor Eksternal

Mesipun terdapta konsensus di Amerika Latin mengenai usulan strategi yang berorientasi ke luar, liberalisasi impor tidak dianggap sebagai hal yang perlu untuk perluasan ekspor. Lebih jauh lagi, di mana struktur tarif proteksi yang tinggi masih ada, pengurangan tarif secara bertahap direkomendasikan untuk dilaksanakan. Pencabutan struktur tarif secara langsung dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang serius dalam pos perdagangan: impor dapat naik sangat tinggi dan nilai ekspor tetap lambat berkembang. Dengan demikian, jika suatu negara perlu mempertahankan surplus tertentu untuk nilai perdagangan, tingkat perkembangan ekspor harus ditentukan di atas batas sehingga akan menghambat percepatan liberalisasi impor.

Tahap pertama dalam reformasi perdagangan haruslah pensederhanaan struktur yang luas yang tersebar di sebagian besar negara di Amerika Latin; semua menyetujui pengurangan prosedur birokrasi yang tidak ada ujungnya. Mempertahankan nilai tukar yang kompetitif merupakan syarat yang penting untuk perluasan ekspor. Lainnya, ukuran pelengkap merupkah hal yang penting di negara yang harus meningkatkan nilai ekspor mereka dari titik yang sangat kecil: sebagai contoh, badan pemerintah menyediakan teknologi dan informasi pasar, batas kredit yang khusus, dan pengurangan pajak untuk eksportir kecil.

Tingkat nilai tukar riil harus ditentukan berdasarkan kebutuhan neraca current account. Hal ini menggambarkan kewajian pembayaran pajak yang besar pada saat ini memerlukan nilai tukar riil sebesar 20% lebih tinggi dibandingkan kasus lainnya, untuk menghasilkan perpindahan dana riil; nilai tukar riil yang kompetitif menyiratkan upah riil yang lebih rendah – hal ini di daerah di mana konsumsi per kapita adalah sebesar 10% lebih rendah dibandingkan rata-rata di tahun 1990 dengan 1980.


Investasi Asing

Terdapat perubahan jelas terhadap sikap untuk investasi asing di Amerika Latin dengan yang terdapat di tahun 1960-an dan 1970-an. Pada umumnya, investasi asing dapat diterima di mana hal tersebut mengisi kekosongan – contoh, ketika investasi tersebut membawa teknologi baru, mesin-mesin baru, atau pengetahuan baru, atau membuka pasar ekspor baru. Negara-negara Latin sekarang bersaing dalam memberikan keuntungan bagi investasi asing; lebih jauh lagi, terdapat trend yang signifikan untuk persamaan perlakuan bagi investor asing dan dalam negeri. Terdapat sedikit bidang yang dilarang untuk investasi asing. Contoh yang khusus mengenai hal ini adalah investasi asing di perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan nasional. Juga, generalisasi di atas diterpkan hanya pada investasi asing sebagaimana telah dimengerti sebelumnya, perluasan kapasitas produktif yang ada; investasi melalui swaps hutang-ekuitas tidak cocok untuk kategori tersebut.


Deregulasi dan Privatisasi

Terdapat persetujuan mengenai pentingnya menghapus aturan pemerintah. Namun, Southern Cone mengalami pengalaman buruk dengan pasar keuangan yang tidak diatur. Lebih jauh lagi,terdapat pengalaman yang sangat kecil di Amerika Latin dalam memprivatisasi perusahaan negara yang menjalankan monopoli. Harus diadakan diskusi mengenai cara dan alasan privatisasi. Hal ini penting bahwa prosedur divestasi bersifat terbuka dan transparan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang telah memiliki hak istimewa. Beberapa prosedur peraturan juga harus dibuat berdasarkan perusahaan negara yang didivestasi untuk menjamin bahwa perusahaan tersebut tidak akan dijalankan sembarangan. Salah satu alasan untuk privatisasi seringkali adalah untuk mencegah kerugian perusahaan negara ditanggung oleh pemerintah pusat, namun di negara Amerika Latin perusahaan swasta yang bangkrut pun sering dibantu kerugian yang dideritanya oleh pemerintah.

Masalah yang lebih luas lagi, mengenai masalah sikap pemerintah – versus swasta, di sebagian besar negara Amerika Latin di sektor swasta menerapkan sikap yang sangat berhati-hati, “wait and see(lihat keadaan)”, berpindah sangat mudah dari sikap produktif menjadi spekulatif menjadi pelarian modal. Masalah intinya adalah bagaimana menebak penetapan jangka panjng untuk sektor ini. Stabilitas politik adalah faktor utama, namun dalam kelompok lemah seperti di banyak negara Latin, kelompok yang telah dibangun dapat memonopoli kekuasaan politik dan ekonomi; dalam hal ini pemerintah harus bertindak sebagai kekuatan yang menahan hal tersebut.


Penghapusan

Terdapat beberapa hal yang tidak termasuk dalam konsensus Washington. Salah satunya adalah penyesuaian yang diperlukan yang terdapat dalam bentuk besar. AS memerlukan waktu tujuh tahun untuk mengurangi defisit fiskal dari 6% GNP menjadi di bawah 4%. Pinjaman IMF, memerlukan penurunan 6% hingga 3% defisit fiskal hanya dalam waktu satu tahun. Merupakan hal yang logis untuk menyuruh orang lain untuk menjalankan apa yang tidak ingin dijalankan oleh dirinya sendiri. Penghapusan yang kedua dari konsensus Washington adalah bagaimana mencapai distribusi pendapatan yang diinginkan. Di sini perhatian untuk negara Amerika Latin terbagi dalam dua bagian. Pertama, selama program penyesuaian, bagaiman menginjak kaum lemah, yang telah hidup di bawah garis kemiskinan? Hal yang kedua, bagaimana cara membuat struktur program penyesuaian sehingga pengorbanan dapat dibagi merata kepada pendapatan kelompok? Semuanya seringkali pasar buruh yang berperan sebagai residual sewaktu hampir seluruh penyesuaian tercapai. Ada baiknya meninjau baginan masalah ini dimasukkan dalam formulasi berikutnya dalam konsensus kebijakan ekonomi Washington.


Diskusi

Dalam kapasitasnya sebagai ketua, C. Fred Bergsten menyarankan diskusi terfokus pada masalah penyesuaian dan reformasi kebijakan di negara debitur dan bukan pada hutangnya sendiri. Pembicara pertama, Arnold Harberger, memulai menolak hal ini dengan samaran seperti mendukung alasan tersebut. Beliau menyatakan bahwa tidak ada alasan mengapa harus ada pemindahan dana positif pada negara-negara yang sedang berkembang. Untuk negara lain terdapat rasio hutang-GDP yang seimbang. Pertanyaannya adalah, ke arah mana pemeliharaan rasio tersebut menyiratkan bahwa dana-dana tersebut akan mengalir? Jika nilai suku bunga riil melebih tingkat kemajuan ekonomi, transfer sumber dana akan negatif, dan juga sebaliknya. Karena suku bunga internasional riil saat ini sebesar 4-5% per tahun dan terlihat sulit untuk turun, dan karena negara-negara berkembang terlihat sulit berkembang dengan cepat, dapat dipastikan negatif transfer sumber dana akan terus berjalan (dan hal ni akan terus berlangsung bahkan bila hutang telah berkurang setengahnya). Bagaimanapun, menyediakan investasi yang dibiayai oleh hutang menyebakan return lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga, hutang tidak memberikan beban. Kebijakan harus memfokuskan pada penjaminan bahwa hutang dibuat hanya untuk menjalankan investasi produktif.

Colin Bradford setuju bahwa telah terdapat pemusatan substansial dalam pemikiran ekonomi selama tahun 1980-an, yang disebut Wiliamson sebagai “Konsensus Washington.” Namun, beliau menyatakan pemusatan ini mengandung bahaya pemantapan kepada ideologi,6 yang dapat menimbulkan reaksi penolakan untuk keseluruhan paket dibandingkan mencari penyelesaian dalam cara yang berbeda. Penting halnya untuk menekankan skala pilihan yang masih memungkinkan dalam derajat pemusatan professional yang saat ini ada: apakah gunanya demokrasi bila yang mendapatkan kekuasaan dengan cara demokratis tidak diberikan pilihan untuk memutuskan?

Bradford melanjutkan dengan menyebutkan artikel yang ditulis oleh Hirschman (1995) mengenai perbedaan yang sering muncul antara ide dan pelaksanaan kebijakan, yang disebutkan dalam cara di mana pemerintah negara-negara Amerika Latin dan Bantuan untuk Progress (Alliance for Progress) akhirnya dilaksanakan di tahun 1960-an meningkat menggunakan arus modal masuk yang meningkat dipotong oleh kegiatan
Washington untuk Perang Vietnam. Bradford memperkirakan pemusatan yang dilakukan baru-baru ini, baik mengenai orientasi keluar, stabilitas ekonomi makro, dan pasar dapat mengalami hal yang sama, dengan tekanan internal yang menenggelamkan masalah eksternal. Tantangan yang sebenarnya untuk pembuat kebijakan di tahun 1990-an adalah menyangkut masalah sosial seperti distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran dan bukan menyangkut bagaimana mengharmonisasikan hubungan dengan dunia luar. Dapatkah tekanan-tekanan tersebut mendorong konsensus sekarang ini ke arah yang lebih ke depan lagi?

Jessica Einhorn menyatakan makalah John Williamson lebih mengarah ke masalah ekonomi, di mana diskusi menyiratkan pemusatan penyesuaian politik ekonomi. Stanley Fischer telah mencatat dalam komentarnya bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung berbeda di setiap negara. Memang benar, kapasitas politik untuk menjalankan reformasi ekonomi merupakan elemen kunci untuk keberhasilan penyesuaian. Kita perlu menentukan peranan negara dalam menjalankan pembangunan. Di pihak lain, pengeluaran militer, yang selama bertahun-tahun telah secara sopan diabaikan sebagai masalah kedaulatan yang berada di luar kuasa teknokrat, mendapatkan kritik. Mungkin penurunan ketegangan antara Barat – Timur, dan penurunan modal karena krisis hutang, mengakibatkan iklim yang menyebabkan pengeluaran ini dapat dilihat dalam konteks alokasi sumber dana dan kesanggupan pemenuhannya.

Eihorn juga membahas dua aspek mengenai pertanyaan apakah akan ada pemusatan untuk masalah lingkungan. Fischer mengusulkan mengangkat masalah lingkungan dapat memacu negara industri, namun untuk membangun aturan dan transfer dana, hal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan dalam masalah pembangunan di Amerika Latin, perusakan lingkungan merupakan perhatian utama dalam kaitannya dengan kaum miskin. Namun pada tingkat global masalah pembangunan yang dijalankan (dengan tingkat sensitifitas pada masalah lingkungan) dapat dipandang seperti teori berdagang, dengan pengenalan eksplisit pada kemandirian.

Dalam menjawab perdebatan tersebut, Richard Freiberg mengemukakan dua hal. Pertama mengenai transfer sumber dana. Beliau menyetujui pendapat tidak terdapat kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menempatkan kembali transfer positif di masa yang akan datang. Retorika yang diajukan menyatakan transfer dana yang positif harus diartikan sebagai permintaan untuk pengurangan di dalam jumlah transfer negatif. Hal kedua mengenai politik penyesuaian. Berdasarkan penjelasan Nelson (1989), beliau menekankan apa yang adil tidak selalu sama dengan apa yang dapat diterima secara politis. Bank Dunia menekankan pada target yag diarahkan untuk memberikan pendapatan pada kaum miskin mungkin merupakan jawaban pada masalah keadilan, namun “kerusuhan IMF” biasanya terbentuk dari kelas mengenah ke bawah, tidak selalu miskin. Menyelesaikan masalah penyesuaian politik memasukkan unsur kompensasi kepada kelas yang sangat rentan terhadap kerusuhan, dan Bank salah menyatakan bahwa target untuk membantu kamu miskin adalah seperti menyelesaikan masalah penyelesaian politis.

John Williamson menerima fakta bahwa “pemusatan” (yang mana dalam diskusi dikatakan keadaan sebenarnya) mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih baik dari negara yang berada dalam kebijakan ekonomi daripada “konsensus.” Penggunaan kata tersebut telah mencegahnya untuk memasukkan masalah yang menurutnya penting, namun tidak terlihat penting untuk jalannya pembuatan konsensus. Beliau setuju bahwa kurangnya konsensus yang tidak dijalankan secara total tidak diinginkan, karena bahaya bahwa konsensus dapat menjadi kaku seperti ideologi yang akan berkurang reputasinya secara en bloc segera setelah satu elemen yang terbukti tidak tepat untuk situasi tersebut. Beliau setuju dengan Stanley Fischer bahwa diskusi mengenai kebijakan suku bunga akan lebih baik bila dijelaskan dalam terminologi liberalisasi keuangan. Berdasarkan pendapat Allan Meltzer bahwa bank sentral harus digantikan dengan dewan mata uang, beliau setuju dengan pandangan pendirian bank sentral dapat direkomendasikan bila belum ada bank sentral sebelumnya. Namun beliau menyatakan masalah utama adalah membuat kebijakan nilai tukar yang rasional, yang dimungkinkan bila bank sentral tidak dibubarkan.

Pada pertanyaan mengenai ekuitas, Williamson menyatakan bahwa beliau berharap dapat memasukkan kebijakan yang relevan dan disetujui oleh konsensus Washington. Namun beliau tidak percaya bahwa telah ada cara yang disepakati untuk membahas masalah ekuitas, dimana pada tahun 1980-an diabaikan (dan tidak hanya di Amerika Latin). Beliau menyatakan bahwa, ketika perhatian kembali berpusat pada kemiskinan, penting untuk pemusatan yang tela dicapai mengenai masalah efisiensi dipelihara. Kegagalan menjalankan hal berdasarkan pengalaman pahit yang lalu di tahun 1980-an dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan bahaya terhadap kemiskinan.
1 Hal ini menggambarkan harapan untuk menstabilkan rasio hutang – GNP, D/Y, tidak lebih dari 0,4. diasumsikan pembangunan riil, Y/Y. 0,04. Maka D/D – Y/Y < y =" 0,04" 4 =" 0,016.">2 Lihat, untuk contoh, pidato Camdessus yang disampaikan dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (united Nations Economic and Social Council) di Jenewa pada tanggal 26 Juni 1987 (IMF survey, 29 Juni 1987) dan wawancara dengan Conable di Istanbul tanggal 19 Mei 1989.
3 Pengecualian untuk hal menerima FDI dapat timbul bila pasar domistik yang dimaksudkan sangat diproteksi, ketika perkembangan yang dihasilkan oleh investasi asing dapat dihilangkan: lihat Brecher dan Diaz Alejandro (1977).
4 beberapa orang ingin menambahkan issue hutang sebagai topik ke empat yang mana hal tersebut tidak jelas apakah agenda Washington cukup untuk memecahkan masalah tersebut, namun hal ini terlihat tidak adil menurut pendapat saya. Brady Plan harus didasarkan pokok bahwa bantuan resmi dalam mencapai pengurangan hutang harus diberikan kepada negara-negara yang telah “mengatur rumah tangganya dengan baik,” yang mana mengimplikasikan bahwa hal yang terakhir tersebut tidak diharapkan untuk mencapai penyelesaian mengenai masalah hutang.
5 ironisnya, Washington terlihat mencapai posisi ini setelah teroris Chicago membongkar ulang idea lama mengenai keluaran yang mendasari literatur pembangunan: lihat penjelasan Shleifer (1989) untuk survey mengenai literatur baru teori pembangunan.
Richard E. Feinberg adalah Wakil Presiden Eksekutif dan Direktur pada Dewan Studies at the overseas Development. Beliau menjabat sebagai staf rencana kebijakan (Policy Planning Staff) pada Pemerintahan Departemen AS dan ekonom internasional di Department of Treasury AS dan House Bankning Committee. Beliau telah banyak menulis tentang kebijakan luarnegeri AS, politik Amerika Latin, dan ekonomi internasional; ulasan beliau yang terbaru adalah Pulling Together: The International Monetary Fund in a Multipolar World.
Stanley Fischer adalah Wakil Presiden, Ekonomi Pembangunan, dan Ketua Dewan Ekonom Bank Dunia dan Professor Ekonomi pada Massachusetts Institute of Technology. Beliau adalah pengarang Indexation, Inflation and Economic Policy: Macroeconomics, adalah salah satu karyanya.
Allan H. Meltzer adalah seorang Professor di Universitas dan John. M. Olin Professor di bidang Ekonomi Politik dan Kebijakan Pemerintah di Carnegie-Mellon University. Beliau merupakan professor tamu di Universitas Harvard, Universitas Chicago, the Getúlio Vargas Foundation, dan instutusi lainnya. Beliau pernah menjabat sebagi konsultan Council of Economic Advisers (Dewan Penasehat Ekonomi), Departemen Keuangan AS, dan Bank Sentral AS (Federal Reserve) dan telah menulis sejumlah buku dan artikel mengenai ekonomi moneter.
Patricio Meller adalah seorang peneliti ekonomi di Corporatión de Investigationes Económicas para Latinoaméca (CIEPLAN). Beliau telah menulis beberapa artikel mengenai ekonomi Chili dan merupakan Direktur Editorial Committee of Colectión Estudios CIEPLAN.

6 definisi saya sendiri mengenai ideology, seperti seseorang yang mengetahui jawaban sebelum konteks masalah diketeahui, terlihat sangat tepat dengan perhatian pembicara – editor.

Scrooge and intellectual property rights

Scrooge and intellectual property rights

A medical prize fund could improve the financing of drug innovations

At Christmas, we traditionally retell Dickens's story of Scrooge, who cared more for money than for his fellow human beings. What would we think of a Scrooge who could cure diseases that blighted thousands of people's lives but did not do so? Clearly, we would be horrified. But this has increasingly been happening in the name of economics, under the innocent sounding guise of "intellectual property rights."
Intellectual property differs from other property—restricting its use is inefficient as it costs nothing for another person to use it. Thomas Jefferson, America's third president, put it more poetically than modern economists (who refer to "zero marginal costs" and "non-rivalrous consumption") when he said that knowledge is like a candle, when one candle lights another it does not diminish from the light of the first. Using knowledge to help someone does not prevent that knowledge from helping others. Intellectual property rights, however, enable one person or company to have exclusive control of the use of a particular piece of knowledge, thereby creating monopoly power. Monopolies distort the economy. Restricting the use of medical knowledge not only affects economic efficiency, but also life itself.
We tolerate such restrictions in the belief that they might spur innovation, balancing costs against benefits. But the costs of restrictions can outweigh the benefits. It is hard to see how the patent issued by the US government for the healing properties of turmeric, which had been known for hundreds of years, stimulated research. Had the patent been enforced in India, poor people who wanted to use this compound would have had to pay royalties to the United States.
In 1995 the Uruguay round trade negotiations concluded in the establishment of the World Trade Organization, which imposed US style intellectual property rights around the world. These rights were intended to reduce access to generic medicines and they succeeded. As generic medicines cost a fraction of their brand name counterparts, billions could no longer afford the drugs they needed. For example, a year's treatment with a generic cocktail of AIDS drugs might cost $130 (£65; 170) compared with $10 000 for the brand name version.1 Billions of people living on $2-3 a day cannot afford $10 000, though they might be able to scrape together enough for the generic drugs. And matters are getting worse. New drug regimens recommended by the World Health Organization and second line defences that need to be used as resistance to standard treatments develops can cost much more.
Developing countries paid a high price for this agreement. But what have they received in return? Drug companies spend more on advertising and marketing than on research, more on research on lifestyle drugs than on life saving drugs, and almost nothing on diseases that affect developing countries only. This is not surprising. Poor people cannot afford drugs, and drug companies make investments that yield the highest returns. The chief executive of Novartis, a drug company with a history of social responsibility, said "We have no model which would [meet] the need for new drugs in a sustainable way ... You can't expect for-profit organizations to do this on a large scale."2
Research needs money, but the current system results in limited funds being spent in the wrong way. For instance, the human genome project decoded the human genome within the target timeframe, but a few scientists managed to beat the project so they could patent genes related to breast cancer. The social value of gaining this knowledge slightly earlier was small, but the cost was enormous. Consequently the cost of testing for breast cancer vulnerability genes is high. In countries with no national health service many women with these genes will fail to be tested. In counties where governments will pay for these tests less money will be available for other public health needs.
A medical prize fund provides an alternative. Such a fund would give large rewards for cures or vaccines for diseases like malaria that affect millions, and smaller rewards for drugs that are similar to existing ones, with perhaps slightly different side effects. The intellectual property would be available to generic drug companies. The power of competitive markets would ensure a wide distribution at the lowest possible price, unlike the current system, which uses monopoly power, with its high prices and limited usage.
The prizes could be funded by governments in advanced industrial countries. For diseases that affect the developed world, governments are already paying as part of the health care they provide for their citizens. For diseases that affect developing countries, the funding could be part of development assistance. Money spent in this way might do as much to improve the wellbeing of people in the developing world—and even their productivity—as any other that they are given.
The medical prize fund could be one of several ways to promote innovation in crucial diseases. The most important ideas that emerge from basic science have never been protected by patents and never should be. Most researchers are motivated by the desire to enhance understanding and help humankind. Of course money is needed, and governments must continue to provide money through research grants along with support for government research laboratories and research universities. The patent system would continue to play a part for applications for which no one offers a prize . The prize fund should complement these other methods of funding; it at least holds the promise that in the future more money will be spent on research than on advertising and marketing of drugs, and that research concentrates on diseases that matter. Importantly, the medical prize fund would ensure that we make the best possible use of whatever knowledge we acquire, rather than hoarding it and limiting usage to those who can afford it, as Scrooge might have done. It is a thought we should keep in mind this Christmas.3 4 5 6
Joseph E Stiglitz, professor
1 Columbia University, New York, NY 10025, USA